SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan pembangunan yang adil, responsif, dan berkelanjutan.
Hal itu ditunjukkan melalui dua agenda strategis yang diselenggarakan secara bersamaan di Kota Batu, Jawa Timur.
Lewat Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Pemkab Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang berfokus pada penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta penghitungan dua indikator utama pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPK) untuk periode 2025–2029.
Kegiatan yang digelar di Kusuma Agrowisata Resort & Hotel ini dihadiri oleh berbagai elemen strategis, mulai dari perwakilan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi perempuan, akademisi, hingga tim konsultan teknis.
Forum ini tidak hanya menjadi ruang tukar gagasan, namun juga menjadi medium penting dalam menyusun perencanaan yang berbasis realita lapangan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala Disbudporapar Sumenep, Moh. Iksan, menyampaikan bahwa IPP dan IPK memiliki peran vital sebagai instrumen evaluasi dan arah kebijakan pembangunan ke depan yang lebih menyeluruh.
“Penghitungan IPP dan IPK bukan hanya sekadar pemenuhan administrasi. Ini adalah fondasi penting. Dari indikator ini kita bisa membaca sejauh mana pelibatan perempuan dan generasi muda dalam pembangunan. Revisi RAD yang kita susun menjadi pedoman menuju kebijakan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan melibatkan seluruh lapisan,” terang Iksan, Senin (4/8).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa data IPP menjadi refleksi atas pencapaian kesetaraan gender di sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan peran politik.
Sementara itu, IPK menjadi alat ukur sejauh mana kebijakan dan program pemerintah menjawab kebutuhan serta potensi kaum muda.
“Kami tidak ingin menghasilkan dokumen yang hanya indah di atas kertas. RAD ini harus benar-benar menjadi acuan dalam perencanaan program, pengambilan kebijakan, hingga proses evaluasi pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam FGD ini, masing-masing OPD diberi ruang untuk memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan fungsi mereka. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga bidang pemberdayaan ekonomi dan kebudayaan, semuanya terlibat secara aktif menyusun langkah-langkah konkrit yang berpihak pada kelompok-kelompok marginal.
Diskusi yang berlangsung secara dinamis ini juga menyerap berbagai masukan dari organisasi masyarakat sipil dan tim konsultan. Salah satu fokus penting yang dibahas adalah pemanfaatan data terpilah dan pendekatan analisis gender sebagai landasan dalam setiap proses perencanaan.
“Kami ingin memastikan tidak ada satupun kelompok yang terpinggirkan. Baik perempuan maupun pemuda harus mendapat posisi strategis dalam pembangunan, sebab mereka adalah penggerak utama masa depan Sumenep,” sambung Iksan.
Lebih dari sekadar forum evaluasi, FGD ini menjadi simbol keseriusan Pemkab Sumenep dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi.
Pendekatan kolaboratif dan partisipatif menjadi kunci utama dalam merumuskan RAD dan menghitung IPP, IPK secara akurat dan relevan dengan konteks global.
“Kami memulai pembangunan dari pondasi paling mendasar. Mulai dari pengarusutamaan gender sampai penguatan peran pemuda. Ini bukan pekerjaan satu dinas saja, tapi kerja kolektif untuk mewujudkan masa depan Sumenep yang lebih cerah,” tukas Iksan.***
