SUMENEP, MaduraPost – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menggenjot peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan desa yang merata dan berkualitas, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi yang menjadi program strategis dalam mendukung gerakan Bangkit Desa (Bangun Kualitas Infrastruktur di Desa).
Kabupaten Sumenep yang dikenal memiliki 126 pulau dengan 48 pulau di antaranya berpenghuni, menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, bahwa kemajuan tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di daratan, tetapi juga harus menyentuh pulau-pulau kecil dengan kualitas infrastruktur yang setara.
“Pembangunan harus merata. Pulau-pulau kecil juga berhak atas fasilitas dan infrastruktur yang sama baiknya seperti di daratan,” ujar Bupati Fauzi, Selasa (21/10).
Menindaklanjuti visi tersebut, Dinas PUTR Sumenep melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi meluncurkan program Bangkit Desa yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia, khususnya pekerja konstruksi lokal.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUTR Sumenep, Imam Yudikarna menjelaskan, bahwa program ini tak sekadar tentang pembangunan fisik, melainkan juga pembangunan kapasitas.
“Pekerja konstruksi desa adalah ujung tombak pembangunan. Mereka harus punya kompetensi dan sertifikasi resmi agar hasil pekerjaan di lapangan benar-benar memenuhi standar,” tutur Imam.
Melalui program ini, Dinas PUTR Sumenep rutin menggelar sosialisasi, pembinaan, pelatihan, hingga sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi di tingkat desa.
Kegiatan tersebut dirancang agar para pekerja memiliki keahlian teknis yang memadai dan mampu mengerjakan proyek secara profesional dan berkelanjutan.
Hingga Oktober 2025, Dinas PUTR Sumenep telah mensertifikasi 40 pekerja konstruksi lokal melalui kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BKN dan MKN Surabaya.
“Peserta yang lolos mendapat sertifikat kompetensi resmi sebagai bukti kemampuan mereka di bidang konstruksi,” terang Imam.
Meski kondisi anggaran daerah saat ini belum ideal, Imam menegaskan pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan program tersebut.
Bahkan, pada tahun anggaran 2026, jumlah peserta sertifikasi akan ditingkatkan menjadi 80 pekerja desa.
“Prinsip kami jelas, pembangunan di desa harus dikerjakan oleh warga desa sendiri. Kalau mereka sudah kompeten dan bersertifikat, tidak perlu lagi tenaga dari luar,” tambahnya.
Dampak program ini mulai terasa. Kini, banyak desa di Sumenep yang memiliki tenaga konstruksi profesional sendiri, mampu mengerjakan proyek secara mandiri, dan menjaga mutu hasil pekerjaan.
Selain mendorong efisiensi biaya, langkah ini juga memperkuat ekonomi lokal dengan membuka lapangan kerja baru serta menekan kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Kalau tenaga lokal sudah punya daya saing, ekonomi desa akan ikut bergerak. Jadi, pembangunan tak hanya berhenti pada hasil fisik, tapi juga mendorong kemajuan sosial dan ekonomi,” imbuh Imam.
Program Bangkit Desa dan uji kompetensi tenaga konstruksi ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Sumenep dalam menata pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Bagi Dinas PUTR Sumenep, pembangunan sejati bukan hanya tentang jalan atau gedung, tetapi juga tentang membangun manusia dan memberdayakan masyarakat desa.
“Ini bentuk nyata bahwa kemandirian desa bukan sekadar slogan, tapi sudah menjadi gerakan nyata menuju Sumenep yang tangguh dan setara antara daratan dan kepulauan,” pungkas Imam.***
