SUMENEP, MaduraPost – Proses penyelesaian dugaan penyimpangan dalam Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh ULP PLN Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menuai sorotan.
Hal ini menyusul ketidakterbukaan pihak PLN terkait peran sejumlah nama yang sebelumnya disebut-sebut terlibat, yakni Benny dan Iksan.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan Humas PLN UP3 Madura, Kharisma Nur Khakim, mediasi yang menjadi dasar penyelesaian kasus ini telah dilakukan sesuai dengan permintaan pelanggan.
“Itu mediasi. Itu sudah kami tuangkan dalam holding statement,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/5).
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai siapa saja yang terlibat dalam mediasi tersebut, Kharisma menyebut hanya ada tiga pihak, yaitu PLN, pelanggan, dan Dani, orang yang diminta pelanggan untuk hadir. Nama Benny dan Iksan tidak termasuk dalam pertemuan tersebut.
“Yang diharapkan hadir hanya Dani, pelanggan, dan PLN. Karena permintaan pelanggan memang hanya mempertemukan mereka dengan Dani. Jadi, tidak ada Iksan, tidak ada Benny,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa fokus utama mediasi hanyalah untuk menyelesaikan tagihan susulan sebesar Rp33 juta, yang muncul dari hasil pemeriksaan P2TL.
“Tagihan susulan itu ditanggung oleh Dani. Tapi bukan berarti Dani mengganti rugi secara penuh, hanya saja pelanggan memintanya ditanggungkan kepada Dani,” katanya.
Saat dikonfirmasi terkait dugaan keterlibatan petugas PLN bernama Benny yang disebut sempat menyarankan agar denda dibayarkan melalui Dani, Kharisma menampik adanya pembahasan tersebut dalam mediasi.
“Tidak ada pembahasan tentang itu. Fokus kami hanya pada penyelesaian P2TL, mempertemukan Dani dan pelanggan, lalu bagaimana skema penyelesaiannya. Sudah, selesai di situ,” ujarnya.
Mengenai peran Iksan yang disebut-sebut merupakan orang suruhan Dani, pihak PLN mengaku tidak mengetahui secara pasti.
“Iksan itu urusan Dani dan pelanggan, kami tidak ada hubungan. Benny memang petugas kami, dan dia sudah menjalankan tugas sesuai SOP. Pemasangan meteran juga sudah sesuai standar, dan pelanggan pun mengakui itu,” ucap Kharisma.
Disinggung soal surat kuasa tanpa tanggal dan dalam kondisi tercorat-coret yang sempat menjadi sorotan publik, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada pembahasan lebih lanjut selain poin-poin yang telah tertuang dalam holding statement.
“Memang betul, itu tidak kami jelaskan secara rinci. Tapi sejak awal, permintaan pelanggan hanya satu: dipertemukan dengan Dani. Jadi kami fasilitasi itu. Tidak ada pembahasan tentang surat kuasa atau keterlibatan nama lain,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penjelasan sebelumnya dari pihak PLN, termasuk dari Manager ULP PLN Sumenep, Pangky Yonkynata Ardiyansyah, sudah mewakili posisi resmi PLN.
“Mas Pangky sudah menjelaskan semua, dan sesuai SOP. Tidak ada pelanggaran di situ,” pungkasnya.***
