SUMENEP, MaduraPost – Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Jumat (21/2/2025) siang berakhir dengan ketegangan.
Bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian tak terhindarkan setelah terjadi aksi dorong-mendorong hingga berujung adu pukul.
Berdasarkan pantauan di lokasi, kericuhan pecah di pintu utama gedung DPRD yang terletak di sisi selatan.
Para mahasiswa dari Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura terlihat berupaya menerobos masuk setelah merasa dihalangi oleh aparat keamanan.
Sebagai bentuk protes, mereka membakar ban dan meneriakkan yel-yel yang menyuarakan kekecewaan mereka.
Kericuhan tersebut bermula ketika mahasiswa mendesak agar dapat bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin.
Namun, permintaan itu tidak direspons, sehingga massa aksi memutuskan untuk masuk ke dalam gedung guna memastikan keberadaan para wakil rakyat.
Upaya mereka segera dihadang oleh aparat kepolisian yang berjaga, memicu ketegangan di antara kedua pihak.
Setelah perdebatan yang berlangsung sengit dengan perwakilan humas DPRD, sekelompok mahasiswa tetap bersikeras melakukan sweeping ke dalam gedung.
Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun anggota dewan yang berada di kantor saat aksi berlangsung.
Koordinator lapangan, Moh. Iskil El Fatih, mengungkapkan bahwa insiden ini dipicu oleh kekecewaan mahasiswa yang merasa diabaikan oleh para wakil rakyat.
“Kami sudah berjam-jam berorasi, tetapi tidak ada satu pun anggota DPRD yang bersedia menemui kami,” ujar Iskil kepada awak media pada Jumat (21/2) siang, di lokasi unjuk rasa.
Lebih lanjut, Iskil menjelaskan, bahwa aksi demonstrasi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah agar mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kebijakan tersebut belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek efektivitas, transparansi, dan dampak dari program tersebut terhadap kesejahteraan publik.
“Kami menuntut agar Inpres ini dicabut dan program Makan Bergizi Gratis ditinjau ulang,” tegasnya.***
