PAMEKASAN, MaduraPost – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-Kabupaten Pamekasan menggelar aksi ke Kantor DPRD setempat, Kamis (14/4 /2022).
Kegiatan yang longmarch dari Momomen Arek Lancor menuju Kantor Legislatif pada sekira pukul 10.00 WIB itu menyoal adanya kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang sebelumnya Rp 9 rb/liter kini menjadi Rp 12.500/liter, kenaikan harga dan langka ya minyak goreng, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 11% dan wacana presiden tiga periode.
Dalam orasinya, Taufikur Rahman selaku Ketua DPC GMNI Pamekasan sekaligus salah satu Korlap Aksi pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya sangat merasa sangat lucu melihat situasi yang saat ini terjadi, karena kata dia, Indonesia ini adalah negara yang memiliki Kebun Sawit terbesar sedunia namun kenapa kok bisa tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Hal ini jelas adanya indikasi Mafia-mafia minyak goreng yang dengan biadab dan sengaja menjual harga diri bangsa mengekspor ke luar negeri dengan harga yang tentunya jauh lebih mahal,” katanya.
Untuk menanggulangi fenomena nasional yang sangat buruk itu kata Bung Taufik (akrab disapa), pihaknya meminta kepada DPRD Pamekasan untuk segera mendesak Eksekutif setempat.
“Supaya merealisasikan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-nya) dijadikan subsidi kebutuhan minyak goreng beberapa bulan ke depan,” kata Bung Taufik.
Sementara itu terkait kenaikan BBM jenis Pertamax, seluruh peserta aksi senada menuntut atau meminta pihak DPRD Pamekasan segera mengambil langkah. Sebab, mereka (para demonstran, red) khawatir kenaikan Pertamax itu berdampak terhadap kuota BBM jenis Pertalite.
“Saat ini masyarakat lebih memilih beli Pertalite, karena harganya masih terjangkau, nah dengan adanya fenomena nasional yang sangat buruk ini pastinya akan membuat stok Pertalite akan cepat habis, dan masyarakat secara tidak langsung terpaksa untuk beli Pertamax,” ujar salah seorang orator yang lain.
Ia juga mengatakan, kalau pihaknya membawa membawa solusi, yakni DPRD Pamekasan untuk segera mengusulkan kepada Pemkab setempat agar menerapkan peraturan seperti yang sudah diterapkan pada pembelian bio solar.
“Dimana konsumen harus menyertakan kartu Identitas dalam pembeliannya, jadi nanti jelas siapa yang pantas dan berhak menggunakan Pertalite dan Pertamax,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman mengatakan, bahwa yang berkaitan dengan isu nasional itu akan menyampaikannya ke Jakarta, tapi kata dia, yang berkaitan dengan isu lokal akan segera diusulkan langsung kepada Bupati Pamekasan.
“Yang permintaan subsidi minyak goreng dan usulan penerapan BBM Pertamax dan Pertalite tentu harus dirembuk dengan pihak-pihak terkait. Pasalnya hal tersebut tidak bisa disikapi secara sendiri,” katanya di depan massa aksi.
“Kami siap untuk menyampaikan kepada Bupati karena nanti akan bertemu langsung di Pendopo dan kami berjanji akan menyampaikan kepada adik-adik mengenai jawaban Bupati nanti,” tuturnya.
Diinformasikan, bahwasanya demi menunggu hasil rapat antara Bupati dengan Ketua DPRD Pamekasan, massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Pamekasan memilih menunggu.
