Cetak Rekor, Pemkab Sumenep Kembali Dapatkan Opini WTP dari BPK RI

  • Bagikan
PENGHARGAAN: Bupati Sumenep saat terima penghargaan opini WTP dari BPK RI. (Istimewa)

SUMENEP, MaduraPost – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, lagi-lagi mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Sumenep 2020 diterima langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, pada Selasa, 25 Mei 2021, di Sidoarjo.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu didampingi, di antaranya, oleh Sekretaris Daerah Edi Rasiyadi dan Inspektur Inspektorat Titik Suryati.

BACA JUGA :  Perawat RSUDMA Sumenep Meninggal Dunia Akibat Terinfeksi Covid-19

“Alhamdilillah sejak beberapa tahun terakhir LKPD Sumenep selalu mendapat opini WTP dari BPK. Termasuk yang LKPD Sumenep tahun anggaran 2020,” ujar Bupati Fauzi, Selasa (25/5).

Dia meyakini, dengan integritasnya yang tinggi BPK tidak akan serampangan memeberikan opini WTP pada laporan keuangan suatu daerah.

Dia juga yakin, predikat atau opini WTP yang didapat Pemkab Sumenep kali ini betul-betul merupakan buah dari kerja keras banyak pihak. Khususnya di internal Pemkab Sumenep yang telah menjalankan roda pemerintahan secara bersih, transparan dan akuntable.

BACA JUGA :  TP-PKK Kabupaten Sumenep Sabet Juara Harapan 2 Tingkat Provinsi Jawa Timur

“Termasuk dukungan dari masyarakat Sumenep yang telah ikut andil dalam memgawasi, memberi saran dan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan selama ini,” paparnya.

Namun demikian, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu tetap meminta kepada pihak terkait, khususnya pimpinan OPD, agar tidak mudah puas.

Menurutnya, opini WTP harus dinilai sebagai apresiasi sehingga ke depan lebih semangat lagi untuk berbuat yang lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumenep.

BACA JUGA :  Seorang Balita di Sumenep Tertular Virus Corona

“Selain menyukuri opini WTP kali ini, ke depan tetap harus lebih profesional, transparan dan akuntable dalam menjalankan roda pemerintahan. Agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan,” tegas dia.

“Jangan sampai, sekarang dapat opini WTP tapi tahun berikutnya justru WDP, apalagi sampai ada temuan yang harus ditindaklanjuti,” tukasnya.

  • Bagikan