Scroll untuk baca artikel
Daerah

BPRS Bhakti Sumekar Jadi Mitra Resmi Pengelolaan Dana BUMDes di Sumenep

Avatar
20
×

BPRS Bhakti Sumekar Jadi Mitra Resmi Pengelolaan Dana BUMDes di Sumenep

Sebarkan artikel ini
ACARA. Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar (tengah) bersama jajaran direksi saat berpose di stan pameran layanan keuangan syariah untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. (Istimewa for MaduraPost)
ACARA. Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar (tengah) bersama jajaran direksi saat berpose di stan pameran layanan keuangan syariah untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. (Istimewa for MaduraPost)

SUMENEP, MaduraPost – BPRS Bhakti Sumekar kini memegang peran strategis sebagai mitra utama dalam mengelola sekaligus menyalurkan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memperkuat sektor ekonomi pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan, serta membangun sistem keuangan desa yang terbuka dan terintegrasi.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Baca Juga :  Sumenep 756 Tahun, Fauzi Serukan Hidup Sederhana dan Guyub

Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar mengungkapkan, bahwa pihaknya mendapat mandat langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep. Tugas tersebut mencakup pengelolaan keuangan BUMDes secara inklusif dan profesional.

“Langkah ini adalah bentuk perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat desa. BUMDes kini bisa lebih mudah memperoleh berbagai fasilitas perbankan, mulai dari pembiayaan usaha, investasi, hingga modal kerja,” terang Fajar, Minggu (6/7).

Baca Juga :  Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Dibilang Asbun, Kepala Desa Ajak Wakil Rakyat Turun ke Masyarakat

Ia menambahkan, dengan jaringan kantor BPRS Bhakti Sumekar yang telah tersebar di semua kecamatan di Sumenep, pihaknya siap mendukung penuh program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan sektor pangan dan ekonomi desa.

Tak hanya mempermudah proses permodalan, integrasi sistem keuangan ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan BUMDes.

Baca Juga :  CORONA, Antara Melawan Virus dan Mengelola Isu Publik

Lebih jauh, Fajar menuturkan, bahwa kolaborasi antara BPRS dan DPMD Sumenep tidak terbatas pada pengelolaan dana BUMDes semata.

Kerja sama ini juga meliputi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan pengelolaan insentif bagi perangkat desa.

“Dengan sistem yang saling terhubung, kami ingin memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan optimal, efisien, dan tepat sasaran,” tandasnya.***