SUMENEP, MaduraPost – Sempat di demo mahasiswanya sendiri, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep, Madura, Jawa Timur, gelar konsolidasi mahasiswa.
Adanya konsolidasi tersebut, untuk memfasilitasi sejumlah mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya kepada pihak kampus. Ketua BEM STKIP PGRI Sumenep, Nur Hayat mengungkapkan, sejumlah mahasiswa antusias dengan adanya forum itu.
Menurutnya, sebagai forum aspirasi dan silaturahmi dari mahasiswa, hal ini diyakini bisa menyatukan satu komitmen antara pengelola, par pimpinan, dosen, dengan mahasiswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena dua tahun terakhir STKIP PGRI Sumenep melaksanakan perkuliahan secara daring. Makanya, dengan adanya forum ini, bisa membuat soliditas dan solidaritas mahasiswa terjaga dalam menyampaikan serap aspirasi,” terang Hayat.
Mahasiswa semester delapan ini memaparkan, jika BEM akan melaksanakan audiensi bersama jajaran pimpinan kampus STKIP PGRI Sumenep. Sebab itu, konsolidasi mahasiswa dilangsungkannya agar apa yang menjadi keinginan mahasiswa dapat tersampaikan.
“Konsolidasi ini memang BEM yang menyelenggarakan. BEM menginisiasi agar terbentuk forum terlebih dahulu untuk menampung aspirasi mahasiswa. Setelah itu, kami akan audiensi yang para pimpinan,” kata dia.
Selain itu, menurut Hayat, tentang aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada hari Kamis (1/7/2021) kemarinbdi dalam kampus, sah-sah saja. Dia menilai, mahasiswa boleh melakukan aksi demonstrasi. Sebab, dengan cara begitu, mereka dapat menyampaikan aspirasi di depan publik.
“Adanya aksi itu baik dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dari mahasiswa, dan ini tidak boleh dikerdilkan oleh pihak manapun,” tegasnya.
Sementara itu, ketua STKIP PGRI Sumenep, Asmoni, mengapresiasi konsolidasi mahasiswa yang diselenggarakan BEM di kampusnya itu.
“Saya mengapresiasi BEM STKIP PGRI Sumenep telah melaksanakan konsolidasi mahasiswa. Saat kita nanti jadi Universitas, pastinya ada pola pikir yang berubah. Bisa BEM-nya nanti strukturalnya berubah, termasuk struktural organisasi kampus itu sendiri yang harus kita sesuaikan,” kata Asmoni.
Asmoni mengingatkan, jika mahasiswa hendak menyampaikan aspirasi, alangkah baiknya terlebih dahulu melakukan audiensi dengan pihak kampus. Pasalnya, jika aksi demonstrasi demikian terjadi, maka nama baik kampus akan tercoreng. Apalagi, menurutnya, saat ini kampus STKIP PGRI Sumenep tengah menuju Universitas.
“Seharusnya, jika ada yang ingin disampaikan harus melakukan audiensi terlebih dahulu, sebelum ada aksi, tentu nantinya dari kita pasti ada edukasi. Kami sangat menyayangkan itu,” imbaunya.
Asmoni memaparkan, aksi mahasiswa beberapa hari lalu itu yakni menyoalkan tentang transparasi kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), dan her-registrasi yang disinyalir ada pemotongan dan tidak transparan.
“Perlu saya luruskan, bahwa kegiatan yang diatur dalam pedoman bidik misi mahasiswa angkatan tahun 2019 maupun pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mahasiswa angkatan tahun 2020 bisa dicermati bersama,” katanya.
Menurutnya, kegiatan PLP sudah dilaksanakan dengan maksimal. Soal pembiayaan, kata dia, tentu melihat kondisi pandemi Covid-19. Pihaknya menepis, jika ada pemotongan dalam hal registrasi.
“Kita ikhtiarkan untuk memaksimalkan pelayanan pembiayaan di masa pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan kondisi normal, kita sudah di bawah kondisi pembiayaan normal. Semua pembiayaan kita lakukan secara maksimal,” tuturnya.
“Tentang pemotongan KIP itu, mahasiswa barangkali belum memahami secara betul. Sebab hal itu telah diatur dalam pedoman bidik misi atau KIP sudah sesuai dengan koridor,” tambahnya.
Asmoni menerangkan, pembiayaan KIP atau bidik misi dari Kementrian ada dua jenis. Pertama diperuntukkan untuk lembaga, dan kedua untuk mahasiswa. Selain tidak ada pemotongan, lanjutnya, bidik misi maupun KIP langsung masing ke rekening penerima.
“Tidak ada pemotongan untuk mahasiswa, karena itu sudah secara otomanis masuk ke rekening penerima bidik misi ataupun KIP. Jika ada yang bertanya, kenapa untuk bidik misi dan KIP itu hanya ada untuk angkatan tahun 2019 dan 2020, karena ini sudah aturan. Tiap angkatan memang tidak sama,” pungkasnya.
