SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus berkomitmen meningkatkan infrastruktur dan fasilitas publik guna menunjang kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bappeda Sumenep turut serta dalam Forum Konsultasi Publik yang membahas Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menjadi wadah strategis dalam menyampaikan berbagai program prioritas pembangunan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi forum ini sebagai langkah yang baik untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata, khususnya di Kabupaten Sumenep,” ujar Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, dalam keterangannya belum lama ini, Jumat (7/2).
Dalam forum tersebut, Bappeda Sumenep menyoroti pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Berbagai program diusulkan sebagai langkah strategis dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan komprehensif.
“Secara geografis, Sumenep terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, yang tentu menghadirkan tantangan tersendiri, terutama bagi wilayah kepulauan. Penyediaan infrastruktur dasar dan penguatan konektivitas menjadi prioritas utama,” jelas Arif.
Sejumlah program yang diusulkan dalam Ranwal RKPD 2026 mencakup optimalisasi sumber daya air, peningkatan layanan kesehatan, pengembangan wilayah kepulauan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas.
Beberapa proyek strategis yang diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi antara lain reaktivasi landasan pacu di Masalembu, percepatan pembangunan Bandara Kangean, serta prioritas pembangunan lainnya di wilayah kepulauan.
“Forum ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, sehingga ada kesinambungan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan pembangunan lokal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Arif menegaskan, bahwa dalam proses perencanaan pembangunan, partisipasi publik menjadi aspek yang sangat krusial. Dengan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan akademisi, diharapkan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan membawa manfaat luas bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada sinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu mengintegrasikan pemikiran serta upaya bersama agar pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” pungkasnya.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Surabaya pada Jumat (31/1/2025) dihadiri oleh 29 instansi, termasuk perangkat daerah lingkup Pemprov Jatim, Bappeda kabupaten/kota, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, mitra pembangunan, serta lembaga semi-pemerintah dan instansi vertikal lainnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, perwakilan peserta turut menandatangani berita acara Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Timur 2026, yang menjadi dokumen penting dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat provinsi.***
