SUMENEP, MaduraPost – Sejumlah orang yang tergabung dalam Lembaga Hukum Gagas Nusantara (LHGN) menggeruduk kantor DPC PKB Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (9/12/2024) siang.
Mereka menuntut klarifikasi dan tindakan tegas terhadap dugaan kasus asusila yang melibatkan salah satu kader partai.
Para demonstran mengaku memiliki bukti berupa foto syur yang diduga menunjukkan seorang anggota DPRD Sumenep dari Dapil 2 berinisial AY, yang diduga terlibat dalam perilaku tak pantas dengan seorang wanita yang bukan istrinya.
Hal ini memicu kemarahan mereka, sebab dianggap mencoreng nama baik partai dan kepercayaan masyarakat.
“Bagaimana masyarakat bisa percaya pada wakil rakyat jika keluarganya saja ia khianati,” seru Taufiqurrahman, Koordinator Aksi LHGN, di tengah orasi, Senin (9/12).
Selain mengajukan tuntutan investigasi, massa mendesak DPC PKB Sumenep untuk segera mengambil langkah nyata dengan menindak tegas kader yang bersangkutan.
Mereka juga berencana mengawal kasus ini hingga ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep agar tidak berakhir tanpa kejelasan.
“Ini sudah keterlaluan. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Hilal Hidayat, salah satu orator aksi.
Massa LHGN kemudian ditemui oleh KH. Kamalil Ersyad, Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Sumenep. Menanggapi tuntutan tersebut, Ersyad menyatakan apresiasinya terhadap langkah LHGN yang proaktif dalam menjaga integritas partai.
Ia menegaskan, bahwa DPC PKB Sumenep akan menggelar rapat internal untuk mendalami persoalan ini.
“Kami sangat menghargai temuan dari rekan-rekan LHGN. Jika terbukti benar, tentu kami akan mengambil tindakan sesuai aturan organisasi,” jelasnya.
Namun, terkait desakan massa untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), Ersyad menyebut hal itu belum diperlukan. Menurutnya, PKB memiliki mekanisme internal untuk menangani setiap pelanggaran.
“Segala temuan akan kami bahas dan kaji secara internal. Jika memang ini melibatkan anggota DPRD, maka wewenang sepenuhnya ada di Badan Kehormatan DPRD Sumenep,” terang Ersyad lebih lanjut.
Ersyad juga menegaskan komitmen partai untuk menunggu hasil investigasi dari BK DPRD sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
“Kami akan menghormati proses yang ada dan menunggu keputusan resmi dari BK terkait dugaan ini,” tandasnya.***
