Aktivis Sumenep Soroti Tindakan Gegabah Wali Kota Surabaya

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 8 Juni 2021 - 12:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi diancam bakal dilaporkan ke aparat penegak hukum dalam dugaan kasus kerumunan di Jembatan Suramadu. (Foto: Bangga Surabaya)

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi diancam bakal dilaporkan ke aparat penegak hukum dalam dugaan kasus kerumunan di Jembatan Suramadu. (Foto: Bangga Surabaya)

SUMENEP, MaduraPost – Membludaknya kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, viral diperbincangkan beberapa banyak kalangan baru-baru ini. Sebab itu, Wali Kota (Walkot) Surabaya, Eri Cahyadi, mengeluarkan kebijakan secara mendadak, yaitu semua warga Madura yang masuk ke Surabaya harus dilakukan tes antigen.

Sontak kuat dugaan klaster mudik yang tak teratasi, hingga memicu melonjaknya penyebaran Covid-19 meroket. Menyikapi hal itu, aktivis Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat (Gempar) di Kabupaten Sumenep mengkritik dengan tegas sikap gegabah Walkot Surabaya, Eri Cahyadi.

Menurut, Wakid Maulana, aktivis daerah Gempar Sumenep sangat menyayangkan sikap Walkot, Eri Cahyadi, yang mendadak meminta salah satu pemerintah daerah di Madura, agar memfasilitasi rapid antigen bila ada warganya yang ingin masuk ke Surabaya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Lahir di Hari Bhayangkara ke-74, Bayi Kembar Dapat Hadiah dari Kabaharkam Polri

“Mestinya dilakukan kajian mendalam itu, karena masyarakat kan juga punya hak, bukan hanya pemerintah yang bisa mengatur,” tegas Wakid saat dikonfirmasi media ini, Selasa (8/6).

Dia menilai, selain Walkot Eri sangat gegabah dan tidak berkoordinasi baik dengan semua pemerintah daerah di Madura, kebijakan dengan cara menyekat semua kendaraan yang dari Madura di Jembatan Suramadu sisi Surabaya, sangat meresahkan warga Bangkalan khususnya.

Baca Juga :  Kesempatan Berkarir di Kepolisian: Mulai Sekarang, Daftarlah untuk Menjadi Bagian dari Akpol 2024

“Ini sudah ada koordinasi jelas belum dengan empat kepala daerah di Madura, kenapa secara tiba-tiba demikian,” tanya Wakid dengan nada geram.

Oleh karenanya, Wakid menegaskan, secara tidak langsung pula Walkot Eri telah mengundang kerumunan, hingga mengakibatkan macet.

“Mobilisasi dilarang, lantas dengan adanya penyekatan itu kan bisa memicu timbulnya kerumunan. Yang mau dijegah ini apanya, ketika berkerumun akan berpotensi untuk kemudian datang kembali virus itu,” timpalnya.

Padahal, kata dia, peta sebaran Covid-19 dengan zona merah adalah Kabupaten Bangkalan. Sayangnya, yang terkena imbasnya tiga Kabupaten lain di Madura seperti Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Baca Juga :  Konten Kreator Pamekasan Dorong Ada Dialog Damai Tengahi Kontroversi Film 'Guru Tugas'

Selain itu, Wakid memaparkan, andai Walkot Eri tidak gegabah, tidak mungkin mengakibatkan antrean panjang dan mengundang kerumunan. Sebab warga Madura pergi ke Surabaya tentu memiliki kepentingan.

Pihaknya juga menawarkan solusi, seharusnya kegiatan penyekatan bisa di akses di jalan Tangkel Bangkalan. Sehingga, antrean dapat dihindarkan.

“Kan masih banyak jalan, kenapa harus ada penyekatan di jalur utama Suramadu,” sesalnya.

“Jika kompak, saya setuju kalau Walkot Surabaya ini laporkan saja,” tukasnya.

Follow WhatsApp Channel madurapost.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sengketa Pilkada Pamekasan Berlanjut ke Sidang Pembuktian di MK
Developer Muda Madura Desak Pemerintah Segera Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia
PT Garam Umumkan Susunan Komisaris dan Direksi Baru melalui RUPSLB
Polemik SHM Laut Sumenep 20 Hektar, Dinas Perikanan Sebut Untuk Bangun Tambak Garam
100 Hari Kerja Presiden Prabowo, Ada Dampak Positif pada Industri Garam Nasional
AJI Semarang: Tindakan Wartawan Tutupi Kasus GRO Ciderai Profesi
Polres Pamekasan Siap Wujudkan Program Prioritas Presiden Prabowo
PLN Ajak Pelanggan Pamekasan Sukseskan Program Penggantian Meteran Baru

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 10:33 WIB

Sengketa Pilkada Pamekasan Berlanjut ke Sidang Pembuktian di MK

Rabu, 5 Februari 2025 - 13:10 WIB

Developer Muda Madura Desak Pemerintah Segera Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia

Sabtu, 25 Januari 2025 - 06:30 WIB

PT Garam Umumkan Susunan Komisaris dan Direksi Baru melalui RUPSLB

Jumat, 24 Januari 2025 - 20:50 WIB

Polemik SHM Laut Sumenep 20 Hektar, Dinas Perikanan Sebut Untuk Bangun Tambak Garam

Kamis, 23 Januari 2025 - 14:18 WIB

100 Hari Kerja Presiden Prabowo, Ada Dampak Positif pada Industri Garam Nasional

Berita Terbaru