PAMEKASAN, Madurapost.id – Janji politik Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang disampaikan Baddrut Tamam-Raja’e (Berbaur) saat kampanye mendapatkan kritik dari salah Aktivis dan juga praktisi hukum, Abd.Kholis.
Menurutnya, persoalan klasik tentang harga tembakau demi kesejahteraan petani saat ini tak kunjung tertangani. Bahkan, pemerintah hanya terkesan menyampaikan janji tanpa ada i’tikad serius untuk merealisasikannya.
“Hanya waktu kampanye saja, janji sana sini agar bisa terpilih, sekarang apa bentuk perjuangan demi untuk kesejahteraan petani tembakau,” terang Kholis.
Kata Kholis, seharusnya Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan kepastian terlebih terkait harga dan kesanggupan pihak pabrikan untuk melakukan pembelian sebelum dilakukan penanaman tembakau secara massal oleh petani.
“Seperti harga BEP tembakau serta batas serapan pembelian masing-masing pabrikan harusnya sudah dipatok,” terang Kholis
Terpisah, salah satu petani tembakau di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Matjalin, mengatakan saat ini para petani sudah mulai sibuk mengolah lahan agar bisa menanam tembakau. Penggarapan lahan itu ada yang dikelola secara mandiri dan ada pula yang di swakelolakan kepada pihak ketiga.
“Kalau urusan garap lahan kadang ada yang sampai jual perhiasan hingga sapi. Jadi kami minta pemerintah harus segera menentukan harga batas minimal,” tuturnya. (Mp/nir/sib)
