Akibat Pegawai Positif Corona, Bappeda Bangkalan Ditutup Selama Dua Minggu

  • Bagikan

BANGKALAN, MaduraPost – Hasil swab 10 pegawai Bappeda Kabupaten Bangkalan yang kontak langsung dengan IS (24) pasien positif covid-19 terdapat dua pegawai dinyatakan positif sedangkan delapan lainnya dinyatakan negatif.

Hal itu diungkapkan oleh Agus Zein Humas Satgas Covid-19 Kabupaten Bangkalan bahwasannya kedua pegawai tersebut berjenis kelamin perempuan dengan inisial SR (47) dan TS (42). Dari keterangan pria tersebut, keduanya saat ini telah melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan dan perawatan intensif oleh petugas Dinas Kesehatan (Dinkes).

BACA JUGA :  Di Masa Pandemi, Dinkes Sampang Imbau Masyarakat Jangan Takut Datangi RS

“Dengan demikian di Kantor Bappeda Kabupaten Bangkalan terdapat 3 (tiga) pegawai positif covid-19,”ujarnya Selasa (08/12/2020).

Lanjut pria yang merupakan Kadis Kominfo kabupaten Bangkalan itu, untuk hasil terhadap pegawai yang tidak mengalami kontak langsung dengan IS (24) dilakukan rapid tes dan hasilnya diketahui tujuh pegawai dinyatakan reaktif sehingga langsung dilakukan tes swab.

BACA JUGA :  Sidak Pekerjaan Saluran, Dinas PUPR Pamekasan Ingin Kualitas Terbaik

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Kabupaten Bangkalan telah memerintahkan Sekretaris Daerah Ir. Taufan Zairinsjah, MM., agar melakukan penutupan sementara aktifitas kedinasan di Kantor Bappeda mulai hari Selasa (8/12).

“Masuk kembali hari Senin (14/12)tetapi tetap bekerja dari rumah atau WFH (work from home),”paparnya.

Dengan munculnya klaster Bappeda ini, Bupati Bangkalan meminta kepada seluruh jajaran di masing-masing instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar memberi teladan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

BACA JUGA :  Polsek Sreseh Bersama Tim Gugus Covid - 19 Lakukan KRYD Penyekatan di Perbatasan Bangkalan

Selain itu Bupati Bangkalan juga meminta kepada seluruh anggota muspika sebagai bagian utama satgas penanganan covid-19 di wilayah kecamatan agar terus menerus melakukan upaya pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan.

“Melalui edukasi, sosialisasi, dan operasi yustisi,” tandasnya. (Mp/sur/kk)

  • Bagikan