SUMENEP, MaduraPost – Kementerian Pertanian Republik Indonesia mulai menyusun langkah strategis untuk pelaksanaan program pembangunan pertanian Tahun Anggaran 2026 lebih awal.
Persiapan dini ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkokoh ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih terarah dan akuntabel.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi (Rakor) percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian dan melibatkan para pemangku kepentingan sektor pertanian, baik dari tingkat pusat maupun daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid, membenarkan keikutsertaannya dalam forum tersebut.
“Lagi rapat di Kementan Jakarta hari ini, dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Pertanian RI,” kata Chainur Rasyid, Rabu (25/2).
Pejabat yang akrab disapa Inung itu menjelaskan, rakor tersebut secara khusus membahas percepatan implementasi program pembangunan pertanian 2026 agar dapat berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Acara Rakor program pembangunan Kementerian Pertanian 2026,” ujarnya singkat.
Menurut Inung, koordinasi yang dilakukan sejak awal tahun anggaran menjadi kunci untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Sinkronisasi ini dinilai penting agar setiap program yang dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan tepat menyentuh kebutuhan petani di lapangan.
Ia juga menekankan bahwa percepatan ini berkaitan erat dengan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghasilkan dampak konkret.
“Langkah percepatan ini juga berkaitan dengan skema penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah ingin memastikan setiap alokasi anggaran memberi dampak nyata bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Inung menambahkan, perencanaan yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu meminimalkan berbagai potensi kendala, mulai dari dampak perubahan iklim hingga ketidakstabilan pasokan pangan.
Dengan strategi yang matang, pemerintah optimistis sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional pada 2026 mendatang.***
