PAMEKASAN, MaduraPost – Pelayanan BNI Cabang Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah muncul polemik gagalnya pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Perumahan Bukit Damai.
Minimnya komunikasi dari pihak manajemen memicu kekhawatiran masyarakat. Salah satu pemerhati ekonomi asal Pamekasan, Khairul Kalam menyatakan, bahwa situasi tersebut membuat publik cemas dan resah, mengingat BNI merupakan bank milik negara dengan aset besar.
“Masyarakat cemas dan resah. Ini BNI, perusahaan milik negara dengan aset sekitar Rp1.200 triliun. Kalau kinerjanya sampai terlihat merosot hanya karena persoalan komunikasi yang tidak berjalan baik, tentu ini sangat disayangkan,” ujar Kalam kepada wartawan, Selasa (13/1) pagi.
Menurut dia, kesulitan komunikasi yang dialami mitra, nasabah, hingga insan pers dengan Silvia Putri, selaku Wakil Pimpinan Bidang Layanan Bisnis BNI Cabang Pamekasan, berpotensi berdampak luas terhadap citra perusahaan.
“Bukan hanya wartawan yang kesulitan, mitra dan masyarakat juga terdampak. Kalau komunikasi seperti ini dibiarkan, ini bisa menjadi bom waktu bagi BNI sendiri,” tegas Kalam
Ia menambahkan, BNI bukan sekadar institusi bisnis, melainkan simbol negara yang membawa nama Indonesia hingga ke luar negeri.
“BNI punya kantor perwakilan di luar negeri. Akan sangat memalukan jika persoalan pelayanan dan komunikasi di daerah justru menjadi sorotan luas,” katanya.
Kalam berharap, Direksi BNI Pusat turun tangan melakukan evaluasi agar pelayanan publik tetap profesional dan akuntabel.
Sementara itu, upaya konfirmasi wartawan ke Kantor BNI Cabang Pamekasan pada Senin (12/1/2026) pagi belum membuahkan hasil. Pimpinan cabang dan Silvia Putri disebut tidak berada di kantor saat jam kerja.
Operator BNI Cabang Pamekasan, Novi mengatakan, bahwa seluruh keputusan berada di tangan pimpinan sehingga dirinya tidak berwenang memberikan keterangan.
“Pimpinan sedang tidak di tempat. Informasinya ada pertemuan, tapi kami tidak tahu di mana,” ujar Novi.
Terkait Silvia Putri, Novi menyebut yang bersangkutan sedang melakukan survei lapangan, namun tidak dapat memastikan kapan kembali ke kantor.
Novi juga mengakui bahwa komunikasi internal dengan pimpinan tidak selalu mudah.
“Jangankan wartawan, kami yang anak buah saja kadang juga susah mendapatkan respons,” ungkapnya.
Pihak BNI Cabang Pamekasan meminta wartawan untuk kembali melakukan konfirmasi tiga hingga empat hari ke depan.
Sebelumnya, wartawan juga mengalami kesulitan menghubungi Silvia Putri melalui telepon dan pesan WhatsApp. Upaya tersebut sempat tidak mendapat respons.
Namun, setelah wartawan mendatangi kantor BNI pada Senin (12/1/2026) kemarin, Silvia Putri akhirnya memberikan balasan dan mengundang wartawan untuk melakukan klarifikasi.
“Jika membutuhkan konfirmasi, silakan datang ke kantor BNI Cabang Pamekasan, Rabu, 14 Januari 2026 pukul 10.00 WIB,” tulis Silvia Putri dalam pesan singkat yang diterima media ini.
Publik kini menantikan klarifikasi resmi tersebut agar polemik tidak berlarut-larut dan kepercayaan masyarakat terhadap BNI sebagai bank milik negara tetap terjaga.
Diberitakan sebelumnya, BNI Pamekasan menjadi sorotan publik menyusul gagalnya pengajuan KPR yang dialami Firda, warga Desa Kolor, Kabupaten Sumenep.
Pengajuan KPR melalui BNI KCP Prenduan tersebut sempat dinyatakan lolos pada tahapan awal, namun dibatalkan pada keputusan akhir di tingkat manajemen cabang.
Pengembang Perumahan Bukit Damai, Nanda Wirya Laksana, menyebut seluruh proses awal berjalan tanpa kendala.
Mulai dari pemasaran, analisis kredit, hingga persetujuan internal bank, semuanya dinyatakan memenuhi syarat.
“Sejak awal tidak ada masalah. Bahkan kami diminta mempercepat pembangunan rumah agar akad kredit bisa segera dilaksanakan,” kata Wirya.
Namun, saat pembangunan hampir rampung, pengajuan KPR tersebut justru dibatalkan secara sepihak tanpa penjelasan teknis yang jelas.
“Kami sudah mengikuti semua permintaan pihak bank. Tapi di tahap akhir justru dibatalkan. Ini jelas merugikan konsumen,” tegasnya.
Dampak pembatalan tersebut dirasakan langsung oleh Firda dan keluarganya. Selama proses pembangunan, mereka rutin memantau rumah karena telah diyakinkan pembiayaan berjalan aman.
Orang tua Firda bahkan memilih membeli dua unit rumah secara tunai demi mengobati kekecewaan anaknya.
“Anak saya sudah sangat berharap. Karena kecewa, akhirnya saya beli rumah secara tunai supaya dia tidak semakin terpukul,” ujarnya.
Wirya menilai, kasus ini menjadi alarm serius bagi keberlangsungan Program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda prioritas nasional. Ia khawatir, jika pola pembatalan sepihak terus terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah akan terkikis.
“Kalau masyarakat kecil sudah dinyatakan layak di awal tapi gagal di keputusan akhir tanpa penjelasan, target program nasional bisa sulit tercapai,” tandasnya.***
