SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menunjukkan ambisinya membenahi mesin birokrasi.
Pada Selasa (9/12), di Kantor Regional II BKN Surabaya, Pemkab Sumenep meresmikan dimulainya rangkaian Profiling ASN (ProASN) Tahun 2025 sebuah program yang diklaim sebagai pengungkit percepatan menuju birokrasi yang lentur, modern, dan sepenuhnya berbasis talenta.
Tak kurang dari 380 ASN hadir dalam kegiatan itu, terdiri dari 142 pejabat administrator serta 238 pejabat pengawas dari berbagai perangkat daerah.
Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Utama BKN Nomor 14592/B-NK.02.01/SD/A/2025, yang mewajibkan pemetaan menyeluruh atas potensi dan kemampuan aparatur untuk memastikan arah karier mereka lebih terukur dan selaras dengan kebutuhan organisasi.
Plt. Kepala BKPSDM Sumenep, Arif Firmanto mengungkapkan, bahwa acara ini bukan sekadar formalitas penilaian, melainkan pondasi penting bagi pembenahan tata kelola SDM.
“Profiling ASN bukan sekadar penilaian, melainkan instrumen penting untuk memastikan penempatan SDM yang tepat, percepatan pengembangan kompetensi, dan perencanaan suksesi yang lebih terarah,” ujarnya di sela pembukaan, Selasa (9/12) kemarin.
Menurut Arif, langkah ini merupakan bagian dari komitmen besar Pemkab Sumenep mendorong aparatur yang bukan hanya kompeten, tetapi juga siap bersaing dalam lanskap birokrasi yang sedang berubah cepat.
Ia menekankan betapa pentingnya membangun budaya kerja yang menuntut integritas sekaligus kebutuhan untuk terus mengasah kemampuan.
“Perubahan birokrasi menuju tata kelola yang modern dan berbasis talenta hanya bisa terwujud jika seluruh ASN memiliki integritas, kompetensi, dan semangat untuk berkembang,” tegasnya.
Arif menyebut ProASN sebagai momentum agar ASN “bercermin”, memahami kemampuan diri, dan menjadikannya pijakan untuk melompat lebih tinggi.
Melampaui sekadar sesi asesmen, ProASN 2025 diharapkan bisa menjadi motor penguatan manajemen talenta, memperjelas jalur pengembangan karier ASN, dan mempercepat perubahan birokrasi agar lebih sigap merespons tantangan nasional.***
