SAMPANG, MaduraPost — Mohammad Wijdan, Kepala Desa Ketapang Daya, resmi mengemban mandat sebagai Ketua Koordinator Wilayah Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Madura Raya. Pengukuhan berlangsung dalam acara yang dihadiri ratusan kepala desa se-Madura, dengan pembina PKDI Gus Yusuf turut memberikan dukungan moral. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi, Rabu (26/11/2025).
Usai dikukuhkan, Wijdan menerima bendera pataka berlambang Garuda bertuliskan PKDI—simbol legitimasi kepemimpinan yang disambut riuh tepuk tangan para kepala desa.
Dalam pidato perdananya, Wijdan menekankan pentingnya membangun solidaritas lintas kabupaten di Madura. Menurutnya, tantangan yang dihadapi para kepala desa tidak dapat ditangani secara parsial.
“Saya meminta semua kepala desa di Madura Raya untuk terus bergandengan tangan. Kita harus kompak, karena tanpa kekompakan, perjuangan kita tidak akan kuat,” ujarnya.
Bun Widj sapaan akrabnya kemudian memaparkan dua persoalan mendasar yang ia temui selama berkeliling ke empat kabupaten di Madura. Persoalan pertama ialah lemahnya pendampingan hukum bagi kepala desa. Banyak di antara mereka berhadapan dengan kasus administratif maupun teknis, namun tidak memiliki akses memadai untuk mendapatkan bantuan hukum.
“Banyak kades yang tersandung masalah administratif atau teknis, tapi tidak tahu harus berlari ke mana. PKDI harus hadir membela dan mendampingi,” katanya.
Persoalan kedua berkaitan dengan sumber pendanaan desa. Bergantung penuh pada Dana Desa, kata Wijdan, membuat pembangunan di banyak wilayah berjalan timpang dan tidak berkelanjutan.
“Kepala desa membutuhkan sumber anggaran lain. Jika pembangunan hanya mengandalkan Dana Desa, hasilnya belum merata. Pemerintah perlu memikirkan skema baru agar desa tidak stagnan,” timpalnya.
Pihaknya juga menyoroti situasi unik Kabupaten Sampang. Dari total 180 desa, hanya 37 desa yang kini memiliki kepala desa definitif. Sisanya sekitar 143 desa—masih dipimpin penjabat (PJ) kepala desa. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai alarm serius bagi tata kelola pemerintahan desa.
“Kami berharap Ketua PKDI Jawa Timur ikut menyuarakan agar Pilkades di Sampang segera digelar pada 2026. Jangan sampai desa terus dipimpin PJ, karena esensi desa ada pada kepala desa hasil pilihan rakyat,” terangnya.
Acara pelantikan ditutup dengan doa bersama dan pernyataan kesiapan PKDI Madura untuk mengonsolidasikan aspirasi kepala desa hingga ke tingkat provinsi dan nasional.
