SUMENEP, MaduraPost – Komisi IV DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai bergerak merespons dugaan pengondisian pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Galis, Kecamatan Giligenting.
Ketua Komisi IV, Mulyadi, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti laporan warga setelah rekaman suara diduga istri kepala desa itu menimbulkan keresahan.
“Silakan kalau ada data dan bukti, bawa ke Komisi IV. Kami akan panggil Dinsos P3A dan Korkap dari pendamping PKH,” ujar Mulyadi, Senin (24/11) pagi, saat dikonfirmasi MaduraPost.
Ia menegaskan, pola penanganan ini berlaku sama seperti dugaan penyimpangan PKH di desa-desa lain, yaitu Kecamatan Guluk-guluk.
Mulyadi mengatakan, dalam waktu dekat Komisi IV akan menggelar rapat internal untuk menentukan langkah lanjutan. Semua pihak yang dianggap berkaitan akan diminta memberikan keterangan.
“Pendamping atau Korkap PKH berikut kepala desanya akan kami panggil semua. Perkembangannya nanti kami informasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Sosial P3A Sumenep dan Kepala Desa Galis masih memilih bungkam terkait polemik tersebut.
Kepala Dinsos P3A, Mustangin, belum memberikan penjelasan meski rekaman yang beredar memicu dugaan adanya permintaan agar penerima bantuan menarik dana melalui agen tertentu dengan ancaman pencoretan dari daftar.
Kepala Desa Galis, Akhmad Syafri Wiarda, juga tak merespons berbagai upaya konfirmasi. Diamnya dua pihak ini membuat DPRD menjadi satu-satunya lembaga yang menyatakan kesiapannya menindaklanjuti keresahan warga.
Rekaman berdurasi lebih dari dua menit itu sebelumnya menyebar di sejumlah grup WhatsApp warga dan menimbulkan ketegangan terkait kejelasan prosedur pencairan bantuan sosial di desa tersebut.***
