PROBOLINGGO, MaduraPost – Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, melantik 19 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Senin (20/10/2025), turut dihadiri Wakil Bupati Ra Fahmi dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma.
Prosesi pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tanggung jawab dan integritas aparatur sipil negara.
Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya yakni Munaris sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Ulfi (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), Hudan (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika), Saniwar (Kepala Dinas Tenaga Kerja), Dwijoko (Kepala DPMPTSP), Sugeng (Kepala DKUPP), Robby (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Juwono (Kepala Bappelitbangda), dan Agus Budianto (Kepala Dinas Perkim), serta sejumlah pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Haris menegaskan bahwa jabatan bukanlah tempat bersandar atau sekadar menikmati fasilitas, melainkan amanah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perubahan di Kabupaten Probolinggo.
“Mutasi adalah hal biasa dalam roda pemerintahan. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi karena posisi jabatan dianggap lebih tepat untuk pejabat yang baru dilantik,” ujar Haris.
Lebih lanjut, Bupati Haris mengingatkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjalankan tugas dengan profesional dan berintegritas. Ia secara tegas melarang praktik-praktik penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Jangan sampai ada kepala OPD yang ‘ternak’ wartawan dan LSM. Bila ingin menyerang saya, saya selalu siap bertarung dan tidak akan mundur,” tegasnya di hadapan para pejabat yang dilantik.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan moral agar para pejabat tidak membangun relasi transaksional dengan pihak luar demi menjaga jabatan atau pencitraan pribadi.
Bupati Haris juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia berharap pelantikan ini menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, berani, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kita ingin birokrasi yang kuat, berintegritas, dan bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” tandasnya.
