SUMENEP, MaduraPost – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan pada Rabu, 23 April 2025, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil, menyampaikan Laporan Hasil Reses Kedua Tahun Sidang 2025.
Laporan ini merupakan rangkuman dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan oleh enam anggota Fraksi Partai NasDem selama masa reses pada 7–14 April 2025, sesuai ketentuan dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep.
Fokus utama hasil reses kali ini adalah Kecamatan Masalembu, yang dinilai masih sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Masyarakat di wilayah kepulauan tersebut menyuarakan beberapa poin aspirasi utama, antara lain:
1. Percepatan pendirian pos keamanan laut untuk melindungi perairan dari praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut.
2. Akselerasi pembangunan jaringan listrik PLN sebagai pemenuhan hak dasar warga negara yang sudah lama diperjuangkan.
3. Perbaikan infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut agar lebih aman, nyaman, dan manusiawi.
Selain isu-isu di Masalembu, Fraksi Partai NasDem juga menyoroti berbagai aspirasi strategis lainnya dari masyarakat di berbagai daerah pemilihan (dapil), antara lain:
– Konsistensi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Nelayan.
– Perlunya kriteria skala prioritas dalam alokasi anggaran berbasis kebutuhan mendesak di tiap dapil.
– Peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, kinerja pemerintahan, penyaluran subsidi, dan transparansi pelayanan publik.
– Peningkatan layanan dasar seperti kualitas listrik, fasilitas kesehatan termasuk ambulans laut, pertanian, jaringan komunikasi, pemberantasan narkoba, dan infrastruktur antar desa/kecamatan.
– Penguatan modal bagi pengrajin keris dan kelompok tani.
– Perbaikan data kependudukan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Fraksi Partai NasDem menegaskan bahwa hasil reses ini bukan sekadar laporan formalitas, melainkan bentuk nyata keterlibatan DPRD dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.
“Kami berharap aspirasi ini dapat segera ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari target perencanaan daerah melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegas Ahmad Juhairi di akhir penyampaian laporan.
Fraksi Partai NasDem berkomitmen untuk terus mengawal hasil reses ini agar implementasinya tidak berhenti pada tahap pembacaan laporan di paripurna, namun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di daerah tertinggal dan kepulauan.***
