PAMEKASAN, MaduraPost – Sejumlah penyelenggara pemilu yakni PPK dan PPS di dua wilayah kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diduga menilep anggaran TPS. Masing-masing adalah Kecamatan Proppo dan Pasean.
Pemotongan dana ini bervariasi antara Rp1 juta hingga Rp2,5 juta. Hal ini diungkap salah seorang anggota KPPS.
Sementara anggaran yang seharusnya diterima yakni Rp4.454.000. Dengan perincian; pembuatan TPS Rp2 juta, pengadaan dokumen Rp500 ribu, operasional Rp1 juta dan konsumsi Rp954 ribu.
“Anggaran diterima cash di balai Desa Seddur, yang ngasih PPS, yang diterima KPPS itu setahu saya itu sama di desa saya, Rp3.554.000,” katanya.
Selain di Desa Seddur, pemotongan terjadi di Desa Bicorong dan Palalang. Di satu TPS di Desa Bicorong, anggaran dipotong Rp600 ribu. Di TPS lain di Bicorong dipangkas kurang lebih Rp1 juta.
Di Desa Palalang dipotong sekitar Rp1 juta. “Saya menerima Rp3,5 juta,” terang salah seorang anggota KPPS di Desa Palalang, Minggu (8/3/2024).
Di desa lain di Kecamatab Pakong, anggaran TPS dipotong Rp1 juta.
“Alasan pemotongan itu katanya instruksi PPK, katanya untuk konsumsi anggota Koramil dan Polsek sekitar 75 orang, selain itu katanya uang itu gak dipotong, tapi ditahan hingga selesai administrasi rekap PPK, namun sampai saat ini uang itu gak ada dikasih” papar salah satu Ketua KPPS di Kecamatan Pakong.
Lebih lanjut ia membeberkan voice Ketua PPK Hosman. Di dalam voice 38 detik, Hosman menyebut anggaran untuk KPPS memang ditahan sebagian.
“Kesepakatan PPK dan Ketua PPS itu ada dasarnya, sebelum administrasi lengkap, ada sebagian yang ditahan,” demikian bunyi voice Hosman.
Pemotongan dana TPS kemudian terundus di Kecamatan Pasean. Sebagaimana diungkap salah seorang anggota KPPS.
“Di desa saya di Kecamatan Pasean, jumlah TPS lebih dari 30, uang operasional yang cair ke KPPS atau setiap TPS berdasarkan yang saya ketahui hanya Rp2,5 juta, saya sendiri anggota KPPS,” beber salah seorang anggota KPPS berinisial TA.
“Minta tolong dikawal kejadian yang kurang elok ini,” imbuh TA.
Selain di Kecamatan Pasean, pemotongan anggaran TPS juga terjadi di Desa Campor di Kecamatan Proppo.
Salah seorang Ketua KPPS yang enggan disebut namanya mengaku harus mengeluarkan uang pribadi untuk menambal kekurangan operasional.
Sebab, anggaran TPS yang seharusnya diterima Rp4.454.000 ternyata hanya diterimanya Rp2.000.000.
“Saya awalnya tidak tahu nominal operasional yang harusnya diterima itu berapa, sebab, saya kira PPS akan memberikan sesuai alokasinya,” ungkapnya.
Anggaran Rp2.000.000 tersebut, katanya, jauh dari cukup.
“Jujur, uang Rp2 juta itu memang kurang untuk kebutuhan operasional, namun karena memang tidak ada anggaran lain, maka terpaksa harus sangat irit,” ujarnya.
Bahkan dia mengaku harus menggunakan uang pribadi untuk menambal kebutuhan operasional.
“Teman-teman KPS kan butuh makanan ringan agar semangat, serta lainnya, terpaksa pakai uang sendiri,” imbuhnya.
Dia mengatakan bahwa sesungguhnya dirinya tidak mau mengungkapkan hal itu sebab sudah selesai namun agar menjadi pembelajaran bersama, maka dia memilih untuk bersuara.
“Mungkin uang pribadi yang keluar tidak seberapa, dan saya anggap sedekah, tapi kalau misalkan ada sisa tambahan, silakan disalurkan, agar tidak menimbulkan buruk sangka,” tukasnya.***
