PAMEKASAN, Madurapost.id – Internal DPRD Pamekasan ribut soal proposal bantuan. Padahal isu yang bergulir sebelumnya soal interpelasi. Seperti yang disampaikan Aktivis HMI Basri, yang menyebutkan jika interpelasi tersebut terancam ditinggal.
“Sekarang isu proposal bantuan. Tolong DPRD Pamekasan fokus di isu pertama soal interpelasi, kok sepertinya sudah terancam ditinggalkan,” kata Basri, Kamis (9/7/20).
Menurut dia, hingga sampai saat ini dewan masih berkutat di tataran elit politik, terlebih pihak eksekutif yang selama ini menjadi harapan masyarakat kini mulai mencurigakan publik atas isu-isu kasus yang dimunculkan.
“Mestinya pemerintah hari ini sudah memberikan jawaban dari sekian persoalan, terlebih persoalan interpelasi,” ujarnya.
Ironisnya pula pihak dewan tampak terlihat melempem dan cenderung beralih fokus menyikapi persoalan dugaan pemalsuan tanda tangan yang itu sama sekali tidak terlihat penting ketimbang
persoalan interpelasi.
Ia pun menilai Legislatif dan eksekutif terkesan sekongkol untuk menenggelamkan isu interpelasi dengan isu dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh oknum anggota dewan.
Sebelumnya, juru bicara pimpinan komisi DPRD Pamekasan, Jawa Timur, Muhammad Sahur melaporkan salah seorang anggota dewan di internal lembaganya ke Badan Kehormatan (BK), karena diduga menyebarkan proposal bantuan ke instansi perusahaan bank swasta dengan memalsukan tanda tangan.
Ceritanya, empat pimpinan komisi mulai dari Ketua Komisi I Imam Hosairi, Komisi II Ahmadi, Komisi III Ismail, dan Komisi IV Muhammad Sahur, kaget ada proposal permohonan bantuan dana Covid-19 menyebar ke instansi bank swasta yakni Bank Jatim.
Lampiran pengesahan proposal tersebut mulai dari tanda tangan hingga stempel, diduga sengaja dipalsukan. Sebab pengakuan dari empat pimpinan komisi, mereka tidak pernah merasa meneken proposal permohonan dana. (mp/fat/rus)
