DPRD Pamekasan Ribut soal Proposal, Isu Interpelasi Terancam Ditinggal

- Jurnalis

Kamis, 9 Juli 2020 - 22:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN, Madurapost.id – Internal DPRD Pamekasan ribut soal proposal bantuan. Padahal isu yang bergulir sebelumnya soal interpelasi. Seperti yang disampaikan Aktivis HMI Basri, yang menyebutkan jika interpelasi tersebut terancam ditinggal.

“Sekarang isu proposal bantuan. Tolong DPRD Pamekasan fokus di isu pertama soal interpelasi, kok sepertinya sudah terancam ditinggalkan,” kata Basri, Kamis (9/7/20).

Menurut dia, hingga sampai saat ini dewan masih berkutat di tataran elit politik, terlebih pihak eksekutif yang selama ini menjadi harapan masyarakat kini mulai mencurigakan publik atas isu-isu kasus yang dimunculkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Belum Jelas Dari Mana Asalnya, Bocah Laki-laki Nyasar, Kini Diamankan di Puskesmas Pasean

“Mestinya pemerintah hari ini sudah memberikan jawaban dari sekian persoalan, terlebih persoalan interpelasi,” ujarnya.

Ironisnya pula pihak dewan tampak terlihat melempem dan cenderung beralih fokus menyikapi persoalan dugaan pemalsuan tanda tangan yang itu sama sekali tidak terlihat penting ketimbang
persoalan interpelasi.

Ia pun menilai Legislatif dan eksekutif terkesan sekongkol untuk menenggelamkan isu interpelasi dengan isu dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh oknum anggota dewan.

Baca Juga :  Mantan Bendahara Desa Pasanggar Diduga Tilep Dana Desa Untuk Pilkades

Sebelumnya, juru bicara pimpinan komisi DPRD Pamekasan, Jawa Timur, Muhammad Sahur melaporkan salah seorang anggota dewan di internal lembaganya ke Badan Kehormatan (BK), karena diduga menyebarkan proposal bantuan ke instansi perusahaan bank swasta dengan memalsukan tanda tangan.

Ceritanya, empat pimpinan komisi mulai dari Ketua Komisi I Imam Hosairi, Komisi II Ahmadi, Komisi III Ismail, dan Komisi IV Muhammad Sahur, kaget ada proposal permohonan bantuan dana Covid-19 menyebar ke instansi bank swasta yakni Bank Jatim.

Baca Juga :  Bupati Sampang H. Slamet Junaidi Mengecek Langsung Posko Gabungan Pelayanan Covid-19 di Banyuates

Lampiran pengesahan proposal tersebut mulai dari tanda tangan hingga stempel, diduga sengaja dipalsukan. Sebab pengakuan dari empat pimpinan komisi, mereka tidak pernah merasa meneken proposal permohonan dana. (mp/fat/rus)

Follow WhatsApp Channel madurapost.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KPU Sumenep Tetapkan Hairul Anam sebagai Pengganti BEI, DPRD Segera Ajukan ke Gubernur
Pembentukan Koperasi Merah Putih Rampung di Seluruh Desa Sumenep, 210 Sudah Kantongi Legalitas
Waspada COVID-19, RKH Mudatstsir Baddruddin Panyeppen Menghimbau Masyarakat Hati Hati
Gabung Jadi Agen BRILink, Penjual Ikan Hias di Sumenep Raup Untung Ganda
BRIDA Sumenep Rampungkan Studi Digitalisasi Pendidikan, Ungkap Kelemahan Infrastruktur
PLN Dapat Desakan Tambah Daya Listrik dari DPRD Sumenep
Menyulam Asa di Negeri Kabut: Perjalanan Kru MaduraPost ke Gunung Bromo
Ahmad Marul Saleh: Dari Kuli Ketik ke Kursi Ketua SMSI Pamekasan

Berita Terkait

Jumat, 13 Juni 2025 - 14:00 WIB

KPU Sumenep Tetapkan Hairul Anam sebagai Pengganti BEI, DPRD Segera Ajukan ke Gubernur

Jumat, 13 Juni 2025 - 13:43 WIB

Pembentukan Koperasi Merah Putih Rampung di Seluruh Desa Sumenep, 210 Sudah Kantongi Legalitas

Rabu, 11 Juni 2025 - 11:33 WIB

Waspada COVID-19, RKH Mudatstsir Baddruddin Panyeppen Menghimbau Masyarakat Hati Hati

Selasa, 10 Juni 2025 - 10:54 WIB

Gabung Jadi Agen BRILink, Penjual Ikan Hias di Sumenep Raup Untung Ganda

Senin, 9 Juni 2025 - 19:12 WIB

BRIDA Sumenep Rampungkan Studi Digitalisasi Pendidikan, Ungkap Kelemahan Infrastruktur

Berita Terbaru

Kondisi kabel listrik PLN yang hampir menyentuh tanah di Dusun Bendungan, Desa Karang Penang Onjur, Sampang. (MaduraPost/Saman Syah)

Peristiwa

Kabel Listrik Nyaris Jatuh di Sampang Diduga Dibiarkan PLN 

Sabtu, 14 Jun 2025 - 13:38 WIB