"Untuk anggaran Pilkades sekitar 80 miliar. Namun yang memegang anggaran eksekutif, kita hanya mengamini saja. Jika alasannya hanya keamanan itu tidak mungkin karena di Kabupaten di Bangkalan Pilkades sudah terlaksana dengan baik," terang Aulia.
Aulia menegaskan kita tidak bisa mengintervensi para anggota DPRD yang lain karena kita berangkat dari partai politik Oleh karena itu ranah politik tidak bisa membawa fraksi-fraksi lain terkait isu molornya Pilkades ini.
"Kita saja juga bingung, DPRD saja bingung. Apalagi masyarakat, jika memang Pilkades ini ditunda pihaknya menegaskan iya orang pertama yang akan melakukan aksi turun jalan bersama masyarakat," bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi, menambahkan terkait Perbup Pilkades masih dalam tahap pembahasan untuk penentuan pelaksanaan Pilkades dan penundaan itu bukan ranahnya DPRD, tetapi itu ranahnya Bupati.
"Kami sangat mengapresiasi audiensi kali ini. Penyampaikan aspirasi ini tetap kami tampung dan akan kami sampaikan aspirasi saat rapat internal dalam Minggu ini," tuturnya.
