“Besok kita akan demo ke SKK Migas Jabanusa. Kami ingin tahu kenapa lembaga negara yang seharusnya mengawasi malah mengintervensi. Jangan-jangan SKK Migas ini bermain mata dengan perusahaan. Kalau benar, berarti SKK Migas lebih berpihak pada korporasi ketimbang rakyat,” ujarnya.
Sejak awal, nelayan Pantura Madura menuntut transparansi aliran ganti rugi atas ribuan rumpon mereka yang rusak akibat aktivitas eksplorasi migas Petronas. Nilainya ditaksir mencapai Rp21 miliar, namun hingga kini tak jelas siapa yang menahan dana tersebut.
Alih-alih memberi jawaban, Petronas menutup pintu dialog. Kini SKK Migas pun dituding menjadi benteng perusahaan, bukan pengawas.
