“Ini jelas melanggar prinsip dalam Permendagri. Operator tetap aktif bekerja, tapi justru diberhentikan tanpa alasan yang sah. Ini keputusan politik sepihak di tingkat desa,” tegasnya.
Dalam forum itu, warga mendesak agar Sampang" class="inline-tag-link">DPMD Sampang turun tangan dan mengaudit ulang proses pengelolaan Siskeudes serta mengevaluasi tindakan Pj kepala desa yang dianggap sewenang-wenang. Ketegangan memuncak saat Plt Kepala Sampang" class="inline-tag-link">DPMD Sampang, Sudarmanto, terlihat terpancing emosi dan adu argumen dengan warga.
Menanggapi protes tersebut, Sudarmanto menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke desa-desa bermasalah. Ia menekankan bahwa pemecatan operator memang menjadi hak Pj kepala desa, namun harus berlandaskan bukti yang kuat dan prosedur yang benar.
"Seminggu ini kita akan memastikannya ke bawah, sambil menunggu bukti-bukti yang ada," pungkasnya.
