"Maka dari itu, saya dan tentunya warga yang lain berharap dan meminta kepada penegak hukum, inspektorat dan BPK untuk meng-audit DD/ADD di desa kami ini, atau nanti kami akan datang ke Pemdes dengan cara audiensi dan gerakan aksi," tukas Arman (sapaan akrabnya).
Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari Kepala Desa Poto'an Daya Rofiuddin, karena dihubungi melalui telepon selulernya kedua nomer kontaknya tidak aktif. (Mp/nir/uki/kk)
