Lebih lanjut, Arif menegaskan, bahwa dalam proses perencanaan pembangunan, partisipasi publik menjadi aspek yang sangat krusial. Dengan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan akademisi, diharapkan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan membawa manfaat luas bagi masyarakat.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada sinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu mengintegrasikan pemikiran serta upaya bersama agar pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur dapat berjalan lebih cepat dan efektif," pungkasnya.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Surabaya pada Jumat (31/1/2025) dihadiri oleh 29 instansi, termasuk perangkat daerah lingkup Pemprov Jatim, Bappeda kabupaten/kota, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, mitra pembangunan, serta lembaga semi-pemerintah dan instansi vertikal lainnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, perwakilan peserta turut menandatangani berita acara Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Timur 2026, yang menjadi dokumen penting dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat provinsi.***
