SAMPANG, MaduraPost - Aliansi Mahasiswa Sampang (AMS) melakukan demostrasi ke Kantor DPRD Kabupaten Sampang menolak Pilkades serentak 2025 dan meminta dicabut SK Pilkades.

Dalam orasinya tersebut mahasiswa mempertanyakan terhadap anggota DPRD Kabupaten Sampang apakah perwakilan dari rakyat apa perwakilan dari pemerintah, terkait penundaan Pilkades sampai 2025.

Baca Juga:Setelah Merasa Bersalah, Copet di Sumenep Menyerahkan Diri

Moh Iswanto saat usai aksi mengatakan, bahwa mengisi kekosongan kepala Desa, pihak pemerintah Kabupaten Sampang akan mengisi kepala desa dengan mengangkat Pejabat Sementara (PJ).

"Saya khawatir, Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Probolinggo bakal terjadi di wilayqh Kabupaten Sampang," katanya, Rabu (01/09/2021).

Baca Juga:Tambak Udang Kembali Disorot Mahasiswa, Bupati Sumenep Disoal Karena Tak Mengevaluasi Kinerja OPD

Menurut Iswanto, terkait OTT yang terjadi di Probolinggo itu terindikasi terkait jual beli jabatan kepala desa, penunjukan PJ kepala desa oleh Bupati, nantinya dikhawatirkan ada jual beli jabatan.