PAMEKASAN, MaduraPost – Setelah sebelumnya didemo dan diaudiensi, penolakan terhadap Fattah Jasin sebagai Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, Madura, Jawa Timur hingga kini terus dilakukan oleh sejumlah aktivis setempat.
Bahkan rencana pemilihannya (Pilwabup Pamekasan, red) yang akan digelar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, pada (28/3) mendatang itu nampaknya akan disambut pemboikotan oleh sejumlah massa.
Yakni, sejumlah massa yang tergabung dalam Front Aksi Massa (FAMAS), Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim), Barisan Mahasiswa Madura (BMM), Forum Aspirasi Rakyat Madura (FARA) dan beberapa elemen masyarakat lainnya.
Hal itu terbukti dengan adanya seruan moral boikot terhadap Pilwabup Pamekasan di Pamflet yang beredar di group-group WhatsApp dan jejaring sosial lainnya dalam beberapa hari terakhir ini.
Dalam Pamflet seruan moral tersebut mereka memberikan tagar (#), yakni tagar Cawabup itu harus asli putra Daerah Pamekasan, menolak Fattah Jasin menjadi Cawabup Pamekasan dan Pamekasan bukan tempat pembuangan politisi gagal.
Kemudian tagar menolak figur Wabup yang pernah digeledah oleh KPK atas dugaan keterlibatan tindak pidana korupsi (Fattah Jasin, red), Cawabup harus bersih dari segala dugaan tindak pidana korupsi dan tagar usut tuntas dugaan jual beli jabatan Wabup di Kabupaten Pamekasan.
Menurut Ketua Dear Jatim Faisol mengatakan, bahwasanya dasar akan melakukan seruan moral Pilwabup Pamekasan pada hari Senin besok itu murni karena inisiatif pihaknya sendiri tidak ada kepentingan apapun apa lagi sampai ditunggangi oleh pihak manapun.
“Dalam Pilwabup Pamekasan sebagai pengganti Alm. Raja’e, kami sebagai masyarakat sangatlah kecewa, kami menilai sudah keluar dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri, karena dengan munculnya Fattah Jasin sebagai calon itu perlu dipertimbangkan,” katanya kepada Pewarta Media saat ditemui ditempat nongkrongnya, Sabtu (26/3/2022).
Kemudian di lokasi yang sama, Ketua FAMAS Abdus Salam Marhaen mengatakan, kalau gerakan atau seruan boikotnya (Pilwabup Pamekasan, red) yang akan dilakukannya itu sebagai gerakan sedia payung sebelum hujan.
“Saya anggap sebagai gerakan sedia payung sebelum hujan, kita sangat khawatir menanggung malu ketika nantinya setelah Fattah Jasin dilantik menjadi Wabup Pamekasan harus ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap oleh KPK,” pungkasnya.
Sementara Ja’i (akrab disapa) selaku Ketua BMM menegaskan, kalau Pilwabup Pamekasan saat ini tidak lebih dari sekedar tontonan politik murah yang dikemas seolah seorang imigran politik ingin mengabdi untuk Kabupaten Pamekasan.
Padahal, kata Ja’i yang terjadi sebenarnya adalah para partai koalisi, yakni PKB, PAN, Gerindra dan PKS ingin mengkonfirmasi pada masyarakat kalau kader-kader partainya tidak punya kemampuan dalam menjalankan pemerintahan.
“Para partai koalisi di Pamekasan ini sedang berada pada fase krisis kader pemimpin sehingga untuk merekomendasi seorang Wabup saja harus import dari kabupaten lain (Fattah Jasin, red) yang mana orang itu merupakan orang yg pernah gagal dalam kontestasi Pilbup di daerahnya sendiri (Sumenep),” ujarnya.
