SAMPANG, MaduraPost – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) guna memastikan pelaksaan Pilkades tahun 2021.
Pertemuan atau rapat tersebut digelar diruang kerja Komisi I DPRD yang di pimpin langsung oleh Ketua Komisi I Nasafi. Dari hasil rapat tersebut pihak Komisi I masih belum menemukan jawaban pasti terkait jadwal pelaksanaan Pilkades serentak tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Sampang R Aulia Rahman mengatakan, pihaknya melakukan pemanggilan DPMD untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan kendala yang dihadapi DPMD terkait pelaksanaan pilkades.
Namun pihaknya juga meminta kejelasan terkait Peraturan bupati (Perbup) yang sudah diserahkan pada biro hukum Pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim. Sebab, pihaknya mencurigai adanya perubahan naskah dalam Perbup yang sudah disepakati itu.
“Kita rapat terkait dengan kepastian jadwal Pilkades tahun 2021, sebab informasinya Perbup Pilkades itu sudah tersampaikan pada biro hukum Pemprov. Tetapi, hingga saat ini Pemkab belum ada rilis terkait apa hasil dari biro hukum Pemprov itu, makanya tadi kita minta naskah Perbup tersebut khawatir dirubah,” kata Aulia, Senin (31/05/2021).
Dalam pertemuan itu, Aulia menekankan kepada DPMD sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilkades untuk segera memberikan kepastian jadwal pilkades. Mengingat, sebanyak 111 kepala desa ini akan berakhir masa jabatannya pada 17 Desember 2021 mendatang. Namun hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Sampang masih belum menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkades.
“Saat ini masyarakat sedang di suguhi informasi-informasi tentang buramnya jadwal pilkades. Bisa kita simak, ada banyak rumor yang muncul jika pilkades serentak bakal ditunda hingga tahun 2025. Nah, itu sangat berbahaya dan rawan konflik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Politisi senior Partai Demokrat ini mengatakan jika kewenangan terkait kapan pelaksanaan Pilkades tersebut ada di tangan Bupati Sampang sebagai pengambil keputusan.
“Lagi-lagi ini kembali kepada kebijakan Bupati, yang jelas anggarannya sudah ada. Kalau keinginan saya pelaksanaan Pilkades serentak itu harus sesuai dengan jadwal di tahun 2021. Tetapi jika Bupati tetap menunda, maka akan jadi pertanyaan besar di masayarakat,” pungkas Aulia.
Sementara itu, Plt. Dinas DPMD Sampang R.Chalilurachman mengatakan, pelaksanaan Pilkades tahun 2021 ini belum bisa ditentukan dan tidak bisa menjawab, karena akan dibicarakan dan dibahas sebagaimana Permendagri 72 tahun 2020 tentang pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dimasa pandemi Covid – 19 ini.
Namun harus memakai prokes hingga juga ada pertimbangan tersamsuk ke amanan dan juga anggaran yang cukup besar hingga membutuhkan anggaran 40 Miliyar.
“Tentunya ini kembali kepada kebijakan pimpinan dalam artian mengenai dana dan lainnya,” kata Chalil.
Menurutnya, untuk pelaksanaan Pilkades 2021 kami belum bisa memutuskan dan tidak bisa menjawab namun perlu ada rapat bersama Forkopimda dan juga faktor keamanan diperhitungkan karena maksimal ada sekitar 500 TPS ini bukan satu desa, kalau dulu bisa dijadikan satu TPS karena ini satu desa banyak TPS.
“Mulai hari ini tahap pengkajian dalam waktu dekat ini akan segera disampaikan sebagaimana tadi sudah disampaikan dibagian hukum, hingga kurang lebih satu minggu ini akan disampaikan,” jelasnya.
Disinggung soal tahapan pelaksanaan Pilkades seharusnya enam bulan dari pelaksanaan ditentukan, namun pihaknya mengaku bahwa mekanismenya pemberitahuan kepada BPD hingga diberitahukan kepada kepala desa berakhir masa jabatanya pada tanggal 17 Desember nanti.
Pengajuan anggaran kita hanya menunggu keputusan pimpinan, tentunya diawali dengan rapat Forkopimda bagaimana dengan Pilkades di Kabupaten Sampang. Namun ketika ada putusan dilaksanakan tahun ini kita mengajukan PAK, karena semua kembali kepada pimpinan nanti.
“Kondisi sekarang refocu sing hingga banyak anggaran di kurangi di tingkat OPD, karena anggaran Pilkades tersebut dibutuhkan sekitar 40 miliyar, hingga terkait anggaran saya tidak bisa menjawab, kembalikan lagi semua ke pimpinan,” bebernya.
“Insyaallah akan di sampaikan bagaimana isi hasil dari perbup tersendiri dan disosialisasikan,namun sekarang dalam proses kajian,” pungkasnya.
