PAMEKASAN, MaduraPost – Pihak Komisi I DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur telah mempertontonkan drama politik petak umpet kepada masyarakat, utamanya kepada masyarakat di 15 Desa yang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Kades) Pilkades serentak.
Bahkan banyak pihak menilai apa yang telah dilakukan dan dinyatakan oleh pihak Komisi I prihal pelaksanaan Pilkades itu layaknya bukan Wakil Rakyat, tapi mucikari-mucikari politik yang menawarkan kebodohan dan kebohongan demi kepentingan dirinya sendiri.
Sebab sikap atau tindakan yang ditunjukkan pihak Komisi I DPRD Pamekasan terhadap dua kelompok massa aksi demonstrasi soal pelaksanaan Pilkades serentak itu sangat berbeda.
Karena saat ditemui ribuan massa aksi yang menolak, Rabu (8/3) kemaren, tak satu pun nampak batang hidungnya anggota Komisi I itu.
“Sementara saat ditemui massa yang mendukung pada beberapa waktu yang lalu, mereka (anggota Komisi I, red) datang menemui. Nah maaf sebelumnya, itu apa namanya yang dilakukan mereka kalau bukan politik konstituen,” ujar Aktivis Senior Samhari saat ditemui Wartawan Media ini, Kamis (9/3/2023).
Diketahui, pada beberapa yang lalu pihak Komisi I DPRD Pamekasan utama Ali Masykur selaku Ketua Komisi I dengan sigap datang menemui massa aksi yang mendukung Pilkades serentak 15 Desa di Kabupaten Pamekasan itu digelar pada tahun 2023.
Bahkan mereka (Komisi I, red) dihadapan massa aksi menggebu-gebu kalau Pilkades itu akan digelar tahun 2023 ini meskipun mereka tahu selaku partner DPMD kalau anggaran Pilkades tersebut tidak dianggarkan di APBD tahun 2023. ***
