SUMENEP, MaduraPost – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka) gelar aksi demonstrasi ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kamis (9/9/2021) pagi.
Kedatangan kali kedua Formaka ini kembali membawa beberapa tuntutan terkait dengan persoalan listrik yang ada di wilayah Kepulauan, khususnya Pulau Kangean.
Dalam orasi mahasiswa itu, mereka menyebut impian untuk menikmati listrik bagi warga Kepualuan Kangean, akhirnya terjawab. Bahkan, masyarakat Kepulauan Kangean merayakan momentum fasilitas penerangan disaat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Kangean yang mengaliri desa-desa. Terhitung pada 250 Kepala keluarga (KK) oleh PT PLN (Persero) ULP Kangean.
Pembangunan PLTD tersebut merupakan salah satu target pemerintah yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bahwa penerangan untuk seluruh wilayah (light for all) di Indonesia dirancang selesai tahun 2024.
Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur, RPJMD yang dirancang menetapkan tahun 2022. Sementara untuk Kabupaten Sumenep, targetnya telah diselesaikan pada 2020 lalu.
“Meski begitu, bukan berarti persoalan penerangan menjadi selesai dan tanpa masalah. Sampai sekarang ada beberapa hal yang mengiringi masalah kelistrikan pasca alektrifikasi di Kepulauan Kangean,” terang Achmad Saliansyah Prayitno, koordinator lapangan (Korlap) Aksi Formaka pada pewarta, Kamis (9/9).
Dalam orasinya, mahasiswa menyebutkan, di Kecamatan Kangayan, Kepulauan Kangean terdapat empat desa, diantaranya Desa Batuputih, Desa Tembayangan, Desa Jukong-Jukong, dan Desa Cangkaraman, yang belum teraliri listrik.
“Sampai sekarang tak kunjung diselesaikan, sekalipun tiang-tiang sudah dipancang. Elektrifikasi yang tidak merata ini pada gilirannya memunculkan kecemburuan sosial bagi warga setempat yang teraliri listrik, dan pada tahap selanjutnya dikhawatirkan memunculkan masalah baru,” katanya.
Mahasiswa menuding, PT PLN (Persero) ULP Kangean, dan PLN Pusat Madura, dalam memberikan pelayanan kilometer bagi warga telah banyak membebani masyarakat Kecamatan Kangayan.
Pasalnya, kesenjangan ekonomi menjadi pemicu bagi masyarakat. Mahasiswa menilai, PT PLN (Persero) ULP Kangean memberi harga sekitar Rp 4 juta hingga Rp 6 juta untuk kilometer.
“Harga tersebut tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi sebagian warga, yang merasa tidak mampu untuk membeli kilometer seharga itu,” tegasnya.
Data lain yang disebutkan mahasiswa adalah fasilitas berupa volume kilometer yang disediakan. Rinciannya, warga boleh registrasi melaui online maupun daring, namun dikenakan dengan harga yang mahal.
“Yang menjadi problem terletak pada pilihan terakhir warga untuk mengambil pelayanan kilometer 1300 VA. Sementara pilihan ini membebani warga dikarenakan mahal. Padahal dalam fasilitas sebagaimana disajikan dalam laman registrasi online, juga tersedia pelayanan kilometer sebesar 450 VA,” tanya dia.
“Dalam hal ini seakan PT PLN (Persero) ULP Kangean mempermainkan warga, dengan memberi satu-satunya pilihan yang lebih mahal,” tambahnya.
Dalam aksi itu, para massa aksi ditemui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Moh. Ramli. Di depan demonstran, Ramli mengatakan, akan menyampaikan segala aspirasi mahasiswa.
“Semua akan kita sampaikan pada Bupati,” singkatnya.
Sementara itu, staff PLN Cabang Pamekasan, Regin Herico, yang ikut hadir di tengah kerumunan massa aksi enggan menyampaikan detail terkait keresahan masyarakat Kepulauan Kangean. Parahnya, pihaknya enggan berkomentar di depan awak media. Dia memilih kabur dari pertanyaan sejumlah pewarta.
“Nanti disampaikan kepimpinan,” singkatnya.
Berikut tuntutan mahasiswa, diantaranya :
1. Bupati Sumenep harus mengadakan tim khusus terhadap PLN di Lecamatan Kangayan untuk memberantas pungutan liar.
-
Bupati Sumenep harus mendesak pihak PLN pada pembangunan listrik di Kecamatan Kangayan secara keseluruhan dan maksimal.
-
Transparansi harga pemasangan KWH/VA baru, serta intervensi kebijakan PLN Pusat Madura yang menetapkan 1300 KWH/VA.
