Sekertaris Komisi I Aulia Rahman, Ungkap Rumor Penarikan Fee DD/ADD Tahun Anggaran 2019

  • Bagikan
Sekertaris Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman
Sekertaris Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman

 

SAMPANG, MaduraPost – Sekertaris Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman, mengaku telah menerima laporan adanya rumor penarikan fee dalam program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sampang tahun anggaran 2019.

Aulia Rahman mengatakan, informasinya penarikan fee DD/ADD dilakukan oleh oknum koordinator di masing-masing desa, Sedangkan besaran fee yang diminta dari Kepala desa bervariasi, mulai dari Rp 25 – 30 juta.

BACA JUGA :  Polsek Prenduan Diduga Lindungi Ahmad Jaelani

“Ada beberapa Kepala desa (Kades) di Sampang yang melapor langsung kepada saya, Bahwa ada oknum yang melakukan penarikan uang fee DD/ADD, Bahasanya uang itu untuk dana partisipasi selama satu tahun,”ungkapnya, Senin (20/1/2020).

Dirinya menyampaikan bahwa, laporan terkait dengan adanya oknum koordinator desa yang menarik fee tersebut, sudah dibahas di rapat internal Komisi.

Sayangnya, Politikus Partai Demokrat itu enggan membeberkan Kades mana yang memberikan laporan adanya penarikan fee tersebut. Tapi dirinya memastikan jika pelapor siap memberikan keterangan bahwa di situ memang ada oknum yang menarik fee DD-ADD.

BACA JUGA :  Baru Lima Bulan, Proyek Hotmix di Karang Penang Sudah Rusak

Pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait, Mulai dari Kades, Asosiasi Kepala Desa (AKD) kecamatan, AKD Kabupaten, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang.

“Kami ingin menggali informasi dari pihak terkait tentang adanya penarikan fee DD/ADD itu. Kami tidak mau kasus OTT di kecamatan Kedungdung terung lagi,” katanya.

BACA JUGA :  Warga Sampang Akan Demo Bupati Tolak Pilkades 2025

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sampang, Nasafi mengaku bahwa sampai saat ini pihaknya tidak menerima laporan terkait dengan adanya penarikan fee DD-ADD.

“Di rapat Komisi kami hanya membahas masalah desa yang sampai saat ini belum bisa menyelesaikan program pembangunan, Kami juga masih menunggu data dari DPMD,” tandasnya. (mp/red/rus)

  • Bagikan