SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Politik

Rekom DPP Bukan Untuk Kader, Ketua DPC Demokrat Sumenep Minta Kader Legowo

Avatar
×

Rekom DPP Bukan Untuk Kader, Ketua DPC Demokrat Sumenep Minta Kader Legowo

Sebarkan artikel ini

Rekom DPP Bukan Untuk Kader, Ketua DPC Demokrat Sumenep Minta Kader Legowo

Keterangan Foto : Soengkono, Ketua DPC Partai Demokrat saat di temui dikantornya. (M.Hendra.E)

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

SUMENEP, Madurapost.id – Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai Demokrat resmi merekom pasangan Fattah Jasin – Ali Fikri maju di Pilkada Sumenep, Madura, Jawa Timur pada 9 Desember 2020 mendatang.

Rekom itu langsung diberikan oleh Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor DPP Demokrat di Jl. Proklamasi No.41, RT.11/RW.2, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, lalu.

“Rekom sudah diberikan ke kami pada Selasa (14/7) kemarin oleh Mas AHY,” kata bakal calon bupati (Bacabup) Sumenep, Fattah Jasin saat dikonfirmasi, pada Rabu (15/7) lalu.

Namun demikian, di balik jatuhnya rekom partai berlambang mercy itu terdapat cerita tersendiri bagi ketua dewan pimpinan cabang (DPC) partai Demokrat Sumenep.

“Jadi begini, saya itu hari Senin dipanggil ke DPP. Sebenarnya saya tidak mau ke Jakarta, apalagi masa corona,” tutur ketua DPC partai Demokrat Sumenep, Soengkono Sidik, saat ditemui di kantornya. Selasa (21/7).

Baca Juga :  Saksi Paslon 03 Ganjar-Mahfud di Pamekasan Madura Tidak Mau Tanda Tangan D Hasil

Saat tiba di Jakarta, Soengkono mengaku dipanggil sekretaris jenderal dan bendahara umum PD selaku Ketua DPD Jatim.

“Dipanggil sama Mas Renville, dalam rangka menanggapi surat saya yang diserahkan ke sana. Dalam surat itu kami bercerita banyak memang soal kondisi hingga rembuk dengan sejumlah elit partai lain, seperti Ra Mamak yang memang menyatakan siap berdampingan kalau saya yang ditunjuk atau direkom oleh DPP,” katanya, saat bercerita.

Beberapa saat kemudian, lanjut Soengkono, DPP memberikan keterangan jika hasil survei pertama memang diakui jika dirinya memiliki elektabilitas yang lebih tinggi dari Fattah Jasin. Namun, berhubung ia tidak melanjutkan survei kedua akhirnya elektabilitasnya menurun.

“Tapi survei kedua dengan pasangan, Pak Soengkono tidak melakukan survei,” ucapnya menirukan jawaban Sekjend PD.

Soengkono menambahkan, waktu Rakernas V di Jakarta, AHY menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati nanti diutamakan kader yang maju. Sebagaimana tertuang dalam Juknis.

Baca Juga :  Benarkah Jembatan Ambruk di Gili Iyang Karena Faktor Alam?

“Kenyataannya di Jawa Timur ini, kader-kader yang maju seperti Tuban, Situbondo itu dapat surat tugas semua. Kecuali Sumenep yang gak dapat, saya tanya ada apa ini DPP,” terangnya, dengan nada heran.

Mendengar hal itu, lanjut dia, DPP menjawab dramatis. Dengan dalih bahwa DPP memanggilnya ke pusat bukan dalam rangka menghakimi melainkan bermusyawarah keberlangsungan Demokrat ke depan.

“Jadi gini lah, Pak Soengkono legowo. Karena DPP sekarang sudah menentukan sikap bahwa pasangan yang akan diusung adalah Pak Fattah Jasin sama Kiai Ali Fikri,” jelas dia.

Ditanya perihal alasan, Soengkono menegaskan bahwa DPP menjawab jika keputusan itu atas pertimbangan dari pejabat penting di internal Jatim yang terkenal dengan sebutan Jer Basuki Mawa Beya.

“Saya gak tahu pejabat siapa, gak ngomong. Meskipun saya sebenarnya tahu itu,” tegasnya.

Kata Soengkono, DPP beralasan untuk posisinya masih akan dibicarakan di internal partai. Yang terpenting keputusan DPP sudah mutlak dan harus dipatuhi.

Baca Juga :  Rekomendasi DPP PKB Untuk Fattah Jasin Seorang

“Pak Soengkono harus tunduk patuh apapun putusan dari DPP. Harus siap,” ucapnya menceritakan kembali.

Tidak hanya itu, sambung dia, apabila keputusan tersebut tidak dipatuhi maka akan diberikan sanksi oleh DPP.

“Meskipun saya sempat sakit hati. Iya mudah-mudahan seluruh kader bisa menerima dan melaksanakan itu,” harapnya.

Yang jelas, sambungnya, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima salinan putusan rekom partai berlambang mercy. Sebab, sewaktu di Jakarta hanya ditunjukkan pakta integritas bermaterai perihal konsensus yang akan ditandatangani oleh Fattah Jasin – Ali Fikri.

“Poin pertama, kalau misal jadi Bupati maka Fattah Jasin harus membantu penuh kader Demokrat yang akan nyaleg 2024 nanti agar suara bertambah. Poin kedua, harus siap membantu keperluan kantor DPC,” bebernya.

Terlepas dari itu, mantan Wakil Bupati Sumenep ini tetap berharap, seluruh kader dan masyarakat yang menjadi simpatisan bisa menerima keputusan tersebut.

“Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh seluruh kader, baik di PC maupun PAC,” tukasnya. (Mp/al/kk)

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.