Reklamasi di Desa Ambat Diduga Ilegal, FARA Demo DPRD Pamekasan

  • Bagikan

PAMEKASAN, MaduraPost – Tuntut ijin reklamasi di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dicabut, Forum Aspirasi Rakyat (FARA) lakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Pamekasan, Madura Jawa Timur, Kamis (14/01/2021).

Dalam aksinya FARA meminta BPN wajib mencabut sertifikat tanah karena terindikasi melabrak aturan, kembalikan tanah tersebut kepada laut dan meminta kehidupan biota-biota laut.

Kemudian FARA meminta untuk memperhatikan kehidupan masyarakat dan nelayan, karena atas adanya reklamasi itu menghimpit mata pencaharian pelaut, meminta kepada Pemerintah terkait untuk mencabut semua perijinan pembangunan kasus reklamasi di daerah tersebut serta meminta Kepala BPN memundurkan diri dari jabatannya.

BACA JUGA :  Seremoni Pensterilan Puskesmas Batumarmar Dibantu FRPP Pamekasan

Menurut Ketua FARA Abdur Rahman dalam orasinya, pada kasus reklamasi di desa tersebut DPRD Pamekasan harus melakukan intervensi untuk mencabut ijinnya, karena ijin tersebut telah dikeluarkan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (PBN) yang tidak prosedural, bahkan tidak melihat UU Nomor 5 tahun 1960 tentang dasar pokok agraria.

“Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan itu sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 47 ayat 2,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Rusdi Kembali Daftarkan Diri Sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bulangan Barat

Laut itu harus tetap dimiliki oleh Negara, lanjut Abdur Rahman, yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan kelompok atau perorangan tertentu.

“Tanah atau reklamasi tersebut tidak ada jaminan hukum dan akan dipersoalkan secara hukum, bahkan pihak DKP Jawa Timur pun juga bilang seperti itu. Acuannya perda Nomor 1 tahun 2018 tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” teriaknya.

Dengan adanya reklamasi tersebut, kata dia, telah melabrak UU Nomor 27 tahun 2007 tentang kerusakan ekosistem laut.

BACA JUGA :  Ratusan Warga di Bangkalan Segel Tower Telekomunikasi 

“Maka oleh karena itu kami minta reklamasi itu dihentikan dan dicabut ijinnya,” teriaknya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Pamekasan Ali Masykur di depan massa aksi berjanji akan melakukan upaya untuk melakukan pemanggilan pihak terkait, baik dari Forkompimka serta Kepala Desa setempat untuk mengetahui persoalan tersebut.

“Kita dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengan pemerintah Desa, dan Forkopimka serta beberapa pihak, sekaligus sidak sekalian untuk mengetahui seperti apa persoalannya,” (Mp/nir/uki/kk)

  • Bagikan