SUMENEP, MaduraPost – Berbicara soal pendidikan tentu menjadi pembahasan yang krusial di Negeri ini. Apalagi, ada perbedaan tentang pendidikan yang berada di pelosok desa hingga kepulauan.
Misalnya saja, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pendidikan di ‘Bumi Sumekar’ masih dirasa minim dalam mengolah sumber daya manusia (SDM) pada jiwa seorang guru.
Sumenep, terdiri dari 126 pulau. Kebanyakan pulau yang berpenghuni masih dibilang tertinggal dari sisi pendidikan. Alasannya, signal yang jauh tak terjangkau dan internet yang masih dikata minim.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Dewan Pengawas Pendidikan Sumenep (DPKS) melakukan beragam upaya dalam memajukan dunia pendidikan. Utamanya, SDM guru.
“Yang jelas sebagai bagian elemen di dunia pendidikan menurut yang diamanatkan oleh undang-undang, tentu DPKS (Kami, red) untuk periode ini berharap bagaimana peningkatan mutu dan kualitas pendidikan itu bisa maksimal,” terang Ketua DPKS, Molyadi, saat dikonfirmasi MaduraPost, Kamis (9/12).
Menurutnya, ke depan, peran dan fungsi DKPS harus bisa bekerja dengan maksimal. Yakni peningkatan kontrol pendidikan Sumenep menjadi prioritas.
“Kita menyadari bersama, problem pendidikan itu sangat kompleks. Termasuk juga di Sumenep, yang notabenenya ada daratan dan kepulauan,” kata dia.
Untuk kepulauan, dunia pendidikan sangat berpengaruh dari sisi geografis. Molyadi menyebutkan, kualitas ketersediaan guru di wilayah kepulauan dibandingkan daratan sangat berbanding jauh.
Melalui persoalan ini, pihaknya mengaku terus melakukan konsolidasi dengan beberapa pihak. Saat ini, kata dia, ada beberapa problem yang telah dipetakkan.
“Hal apa saja yang bisa kita rekomendasikan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan nanti ke depan,” ucapnya.
Dia merinci, pertama, akan berkomitmen untuk menjadi bagian yang memperjuangkan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
Kedua, pesan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, saat DPKS dikukuhkan pada Senin (6/12/2021), bahwa sebisa mungkin akan menghentikan segala kegiatan yang merugikan dunia pendidikan. Misalkan, adanya pungli di dunia pendidikan.
DISDIK SUMENEP MILIKI TIGA PROGRAM PADA TAHUN 2022 MENDATANG
Pelaksan tugas (Plt), Moh. Iksan menyampaikan, konsep pembangunan pendidikan menitik beratkan pada SDM guru.
“Para guru dinanjurkan untuk mengikuti sekolah penggerak,” tutur dia pada pewarta.
Kedua, perbaikan sarana dan prasarana prima, salah satunya sertifikasi guru. Pada tahun 2022 nanti 60 persen adalah wilayah kepulauan guru selesai sertifikasi. Kemudian 40 persennya untuk daratan.
“Ini untuk mengejar ketertinggalan yang ada di kepulauan,” tutur Iksan.
Ketiga, semangat guru yang ada di kepulauan tidak boleh kalah dengan daratan. Dimana, guru akan mendapatkan tunjangan. Harapannya agar bisa sejahtera dan memiliki kinerja yang lebih baik lagi.
SULITNYA AKSES JARINGAN INTERNET DI KEPULAUAN
Pendidikan tanpa jendela jaringan era ini barangkali bersifat tabu. Sebab, jaringan kini menjadi kebutuhan pendidikan di masa ini.
Iksan mengatakan, untuk sulitnya akses jaringan di daerah kepulauan, sejauh ini sudah dimasukkan teknologi informasi komunikasi (TIK). Hanya saja,dia mengaku masih ada kendala.
“Masih dalam perbincangan kita bersama, termasuk tingkat Kabupaten. Dimana, untuk kepulauan Masalembu, Sapeken, Kangayang, Arjasa dan Gayam, memang terganggu karena signal,” paparnya.
Meski para siswa di kepulauan mayoritas sudah bisa membeli handphone pintar. Namun, belum bisa mengakses sinyal secara bagus.
“Kendala ini yang harus di atasi oleh Pemkab Sumenep,” timpalnya.
KINERJA PARA GURU YANG BERTUGAS DI KEPULAUAN TERUS DIEVALUASI
Disdik Sumenep mengimbau, agar para guru yang bertugas di kepulauan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dalam rangka memajukan pendidikan di kepulauan.
“Sering saya dengar, para guru yang mengajar di kepulauan masih ada di daratan. Disana ada guru sebagai pengganti, tetap tidak kami perbolehkan,” akuinya.
“Harusnya guru yang sudah ditempatkan di kepulauan tidak boleh ada di daratan, apalagi menyuruh orang lain untuk menggantikan tugasnya,” sambungnaya.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Dewi Khalifah menerangkan, pendidikan yang ada di Sumenep merupakan pendidikan yang memadukan antara pendidikan umum dan agama.
Sebab, pendidikan dunia pesantren lebih menjamur di Kabupaten ujung timur Pulau Madura tersebut. Apalagi pendidikan pesantren langsung mengasramakan di pondok pesantren (Ponpes).
Nyai Eva, panggilan karib Wabup Dewi Khalifah ini menuturkan, kendala lain selain signal di kepulauan yaitu sarana transportasi untuk pulau yang kecil namu berdekatan jarak.
“Siswa harus menyebrang pulau lain. Untuk siswa mengakses sekolah tinggi harus ke daratan padahal mereka sambil lalu mengajar,” tukasnya.
