SUMENEP, MaduraPost – Pembangunan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa, diklaim berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut tidak terlepas dari mekanisme perencanaan yang disusun secara sistematis serta dilakukan secara bertahap oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah indikator makro daerah menunjukkan perkembangan yang positif.
Beberapa di antaranya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, berkurangnya tingkat pengangguran terbuka (TPT), hingga menurunnya prevalensi stunting.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menjelaskan, bahwa proses penyusunan rencana pembangunan dilakukan melalui tahapan yang panjang dan terstruktur, dimulai dari tingkat desa sebagai basis awal pengumpulan aspirasi masyarakat.
“Perencanaan diawali dari musyawarah di tingkat desa yang difasilitasi pemerintah desa,” ujarnya, Sabtu (7/3).
Selain musyawarah desa, Bappeda juga menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebutuhan serta dinamika yang berkembang di daerah.
Menurut Arif, pelaksanaan FKP untuk penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya telah rampung dilakukan.
“FKP untuk perencanaan tahun depan sudah selesai dilaksanakan,” katanya.
Setelah tahapan tersebut, proses dilanjutkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (musrenbangcam) yang dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sumenep.
Dalam kegiatan tersebut, Bappeda bertugas memfasilitasi serta mengoordinasikan pertemuan yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dalam kegiatan ini kami memfasilitasi dan mengkoordinasikan pertemuan dengan OPD,” jelas Arif.
Tahap berikutnya adalah forum perangkat daerah yang secara khusus membahas kebutuhan pembangunan berdasarkan berbagai usulan yang sebelumnya disampaikan dari tingkat kecamatan.
Seluruh rangkaian proses tersebut kemudian ditutup dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten (musrenbangkab) sebagai tahap akhir dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.
Salah satu prioritas yang terus diperhatikan pemerintah daerah adalah menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan pendapatan warga melalui penguatan sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.
“Setelah pembahasan bersama OPD, dilanjutkan musrenbangkab sebagai tahapan akhir,” tegasnya.
Arif memastikan, melalui proses perencanaan yang dilakukan secara berjenjang tersebut, arah pembangunan di Kabupaten Sumenep menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran.
Berbagai usulan yang muncul dari tingkat bawah kemudian dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah sehingga tetap sejalan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
“Dengan proses ini, pembangunan akan lebih sesuai kebutuhan masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan di berbagai sektor,” terangnya.***
