SUMENEP, MaduraPost – Front Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali menggelar audiensi dengan pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (21/12/2020).
Meski sering mengajukan audiensi dengan para pejabat terkait, para mahasiswa masih menerima kekecewaan yang sangat pahit. Pasalnya, para pejabat yang diundang malah banyak tak menghadiri audiensi itu.
Diketahui, kedatangan FKMS masih dengan agenda yang sama, yakni mempertanyakan ketegasan pemerintah setempat terhadap tambak udang yang bermasalah. Hal yang menjadi persoalan terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh tambak udang liar di Sumenep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Audiensi tersebut hanya dihadiri oleh segelintir pejabat tinggi, diantaranya perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP).
Ketua FKMS, Moh. Sutrisno merasa tambah khawatir mengenai dampak lingkungan disekitar yang disebabkan limbah tambak udang. Menurutnya, dampak tersebut akan berefek pada generasi masa depan.
“Ada indikasi pembiaran oleh pemerintah terkait dengan pengrusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Sumenep,” terang Sutrisno, pada sejumlah media, Senin (21/12).
Sutrisno juga menyesalkan audiensi itu tak berjalan mulus, sebab sejumlah Dinas terkait yang diundang menghadiri diskusi dengan mahasiswa itu malah tak hadir.
“Saya ke sini mau presentasi, bukan hanya soal izin operasi tambak, tetapi kita bertahun-tahun mengawal zonasi tambak, limbah tambak dan bertahun-tahun kita teriak soal sepadan pantai. Tidak pernah ada tindakan tegas sampai hari ini,” sesalnya.
Meski dirinya merasa kecewa atas audiensinya yang dipending, dia berharap audiensi tersebut bisa dijadwal ulang dan tanpa perwakilan instansi terkait.
Secara data, kata Sutrisno, ada sebanyak 21 perusahaan tambak udang di Sumenep yang sudah mengantongi izin. Sisanya, perusahaan tambak udang yang tidak mengantongi izin malah semakin menjamur.
“Untuk yang beriizin itu ada 21 perusahaan, sedangkan yang tidak berizin ada ratusan,” bebernya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt. Asisten Pemerintahan, Ahmad Masuni menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung pada tambak udang yang beroperasi tanpa izin.
“Soal dugaan tambak udang tak berizin, kami akan turun langsung demi nasib lingkungan di Sumenep. Saya akan sampaikan pada ketua Timnya,” kata dia.
Sementara disoal tentang pejabat instansi yang tidak hadir dalam audiensi itu, mantan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini berjanji, akan mendatangkan setiap instansi terkait hadir di agenda audiensi selanjutnya.
“Jadi pertemuan berikutnya, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus hadir secara pribadi.” janjinya. (Mp/al/kk)
