SUMENEP, MaduraPost – Asistensi dan pendampingan intensif penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sepertinya berjalan dengan lancar.
Acara pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang melibatkan elemen pejabat Pemkab Sumenep, meliputi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu berlangsung di Kartika Hall 3, El Hotel Kartika Wijaya, Jalan Panglima Sudirman 127, Kota Batu, Malang.
Kegiatan asistensi dan pendampingan tersebut dibuka oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi. Kunjungan sekaligus rapat kerja itu dilaksanakan sejak tanggal 27 hingga 30 Mei 2021. Seperti yang dilansir dari Dapurrakyatnews.com, para pimpinan OPD beserta timnya di karantina selama 4 hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu dilakukan guna menyelesaikan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2021-2024.
Menanggapi pembahasan program kerja yang terlaksana di Kota Batu, Malang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Abd. Hamid Ali Munir angkat bicara. Secara teknis pembahasan RPJMD dan RKPD di Kota Batu, Malang, menurutnya tidak jadi masalah.
Dia menjelaskan, kunjungan serta rapat kerja Pemkab Sumenep tersebut menurutnya demi mendapatkan ilmu pengetahuan baru di kota pariwisata itu, dan tentu diperbolehkan.
“Jadi nggak ada salahnya ketika mereka mau melakukan suatu hal positif, yang penting dari apa yang sudah dilakukan harus ada hasil,” kata Hamid, saat dikonfirmasi Madurapost melalui sambungan selularnya, Minggu (30/5).
Selain itu, alasan lain mengapa harus menempatkan pembahasan RKPD dan RPJMD di Kota Batu, Malang, Menurut Hamid, bisa jadi ingin memperkaya referensi terhadap kecanggihan digital. Dia tidak menampik, meski saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.
“Ya boleh saja, yang jelas mereka sudah mengikuti aturan yang ditetapkan. Jadi bukan berarti dalam kondisi pandemi kita tidak boleh melakukan tugas di luar daerah. Yang penting nanti tetap mengikuti protokol kesehatan (Prokes), kalau mau dikaitkan dengan penyebaran Covid-19,” jelasnya.
Ditanya soal kemungkinan akan terjadi klaster baru sebaran Covid-19 sepulang Perdin jajaran pimpinan OPD, pihaknya menerangkan bahwa belum mendengar ada klaster baru di Sumenep.
“Saya belum mendengar jika ada klaster baru. Tapi yang saya tau setiap bepergian ke luar kota, wajib membawa keterangan sudah selesai tes antigen,”
Hanya saja, kata Hamid, sebagai pelaksana teknis tentu memiliki konsekuensi dan tanggungjawab yang besar.
“Misalnya saja sepulang dari Perdin ada klaster baru, mereka harus mempertanggungjawabkan semua itu,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda), Yayak Nurwahyudi, sebagai pelaksana dari giat itu mengatakan memang sengaja menempatkan program kerja tersebut di Kota Batu, Malang.
“Sengaja kita taruh di luar kota karena untuk menyelesaikan program kerja ini perangkat daerah ini membutuhkan koordinasi langsung antar OPD yang intens, agar mereka betul-betul bisa fokus terhadap tugasnya. Selain itu mereka mendapatkan pendampingan langsung dari konsulta,” tutur dia.
Yayak menerangkan, dalam rapat kerja tersebut OPD ditarget harus mampu menyelesaikan program kerja perangkat daerahnya dengan maksimal sesuai visi misi Bupati.
“Setelah itu baru mempresentasikan pemaparan program-programnya satu persatu di hadapan Bupati,” tukasnya.
