PAMEKASAN, MaduraPost – Tak lekang waktu, Forum Non Govermance Organazation (N.G.O) Madura kembali melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Pamekasan soal kasus Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Kamis (11/8/2022).
Dalam aksinya, selain bertujuan untuk mendukung pihak Polda Jatim dalam mengusut tuntas kedua kasus tersebut, mereka juga menuntut agar Bupati Pamekasan Baddrut Tamam transparan dalam refocusing penggunaan DBHCHT dan TPP-ASN tahun 2021 itu.
Kemudian mereka juga menantang Bupati Baddrut Tamam (Bupati Pamekasan, red) untuk berani memecat para oknum dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terindikasi kuat tersandung kasus tersebut.
Menurut Zaini Wer Wer selaku Presiden N.G.O dalam orasinya mengatakan, kalau pengalihan TPP-ASN ke Infrastruktur sangatlah tidak tepat. Karena sebut dia, keputusan itu diambil oleh Bupati Baddrut Tamam disaat masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
“Sangat kami sayangkan, karena pengalihan itu dilakukan saat Pandemi Covid-19, dimana stabilitas ekonomi sedang tidak stabil, kasihan kawan-kawan ASN,” katanya.
Sementara Tosan yang juga merupakan orator dalam aksi demo tersebut menyampaikan, bahwa dalam kepemimpinan Bupati Badrut Tamam tatanan kepemerintahan menjadi amburadul dan kesejahteraan ASN tidak diperhatikan.
“Hal itu terbukti, tranparansi penggunaan dana DBHCHT tidak jelas, dan kami pastikan akan ada lagi korban susulan terkait tindak pidana korupsi dana DBHCHT,” teriaknya.
Diberitahukan, dalam aksi demo itu demonstran menolak salah seorang Perwakilan Sekda yang menemui tanpa surat tugas yang jelas.
