SAMPANG, MaduraPost – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jatim Corruption Wacht (JCW) Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur mengungkap sejumlah kejanggalan pengelolaan dan managemen di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat.
Sejumlah kejanggalan tersebut seperti konflik internal KONI, tidak transparannya pengelolaan anggaran, pengalokasian dana hibah kepada cabor dilakukan sepihak dan tidak adanya Grand Designe.
Ketua JCW Sampang H Moh Tohir mengatakan, ketika ditanya hal tersebut banyak alasan, terlebih terkait minimnya dana atas kegagalan mencapai target bahkan terpuruk di rangking terbawah pada event Porprov ke VII tahun 2022 merupakan upaya mengkambinghitamkan Pemerintah.
“Besaran Anggaran itu kan diusulkan melalui Disporabudpar kepada Tim Anggaran Eksekutif sebelum masuk ke Panitia Anggaran DPRD, bahkan Bupati ikut langsung pembahasan tersebut, Sehingga secara tidak langsung ketika mengkambing hitamkan Anggaran sama saja dengan menyalahkan Pemerintah,” kata H Tohir, Kamis (07/07/2022).
Tidak hanya itu, kata H Tohir seharusnya Ketua Ketua KONI mengakui kegagalan dan berupaya memperbaikinya, bukan menyalahkan Pemerintah sebab informasi yang diperoleh saat kontestasi pencalonan H Abdul Wasik didukung oleh Bupati.
Banyak laporan yang diterima terkait tidak transparannya Anggaran dan pengalokasian Dana Cabor secara sepihak. Bahkan ada Cabor yang di anak emaskan mendapat Dana hibah lebih dari 100 juta padahal Cabor yang mendapat dua medali emas hanya mendapat 35 juta.
“Belum lagi laporan dari Cabor yang sebelumnya mendapat 75 juta kini hanya 15 juta dan Cabor yang mempunyai banyak atlet maupun Klub hanya mendapat di bawah 40 juta.
Lalu apa dasar dan pertimbangannya,” imbuh H Tohir.
Tidak hanya itu informasi yang diperoleh, Dana Hibah yang diterima KONI Sampang 1,75 M dan diketahui Anggaran untuk Pembinaan kepada 18 Cabor (kini 23 Cabor) 200 juta, dana kegiatan pendukung Porprov 500 juta.
Padahal pengakuan sejumlah Cabor mendapat kegiatan Bimtek hanya 2 – 3 kali dan Pemusatan latihan sebagian ditanggung Cabor.
“Pada waktu pelaksanaan KONI tidak menganggarkan ekstravooding (Suplemen) kepada Atlet sehingga wajar jika Atlet setengah hati dan tidak mempunyai mental berjuang,” tegasnya.
Terkait pola pengelolaan Anggaran Pembinaan, menurut H Tohir basis Pembinaan itu ada di Cabor karena bersinggungan langsung dengan Atlet yang bersangkutan jadi seharusnya KONI memperioritaskan Anggaran itu kepada Cabor.
“Saya mengingatkan Porprov Jatim itu merupakan GAWE nya KONI bukan Cabor jadi jangan terlalu dibebankan kepada Cabor apalagi banyak dana Cabor di pangkas,” ungkapnya.
Pihaknya berharap ada Audit yang dilakukan Tim Aditor Eksternal seperti Inspektorat Daerah tidak hanya Auditor Internal.
“Say berjanji JCW akan terus mendorong supaya dilakukan Audit baik oleh Inspektorat Daerah maupun diatasnya,” janjinya.
