Mathur Husyairi Menyebut Dana Hibah di 11 OPD Provinsi Jawa Timur Diduga Fiktif – Madura Post
close menu

Masuk


Tutup x

Mathur Husyairi Menyebut Dana Hibah di 11 OPD Provinsi Jawa Timur Diduga Fiktif

Penulis: | Editor:

SURABAYA, Madurapost.id – Laporan pertanggungjawaban (LPj) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi 2019 oleh Gubernur Jawa Timur membuat Mathur Husyairi kaget. Pasalnya, terdapat anggaran untuk realisasi dana hibah yang belum jelas LPj-nya.

Jumlahnya sebesar Rp 2.963.563.861.161,71 (2,9 Triliun). Penggunaan anggaran yang masih belum jelas Itu tersebar pada penerima hibah yang melekat di 11 (Sebelas) OPD. Belasan OPD itu sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Belasan OPD itu antara lain, Dinas Pendidikan yang terdiri dari bantuan operasional sekolah (BOS) dan Non Bos. Jumlag penggunaan dana hibah Non BOS sebesar Rp 166.902.959.200,00. Sedangkan yang dana hibah kategori BOS sebesar Rp 875.571.928.000,00.

Keseluruhan dana hibah tersebut per 17 Maret 2020 belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Selain Dinas Pendidikan, ada juga Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang belum menyerahkan LPj.

“Di 11 (Sebelas) OPD itu total ada 55 belanja hibah yang belum dipertanggungjawabkan per 17 Maret 2020. Ini buruknya tata kelola keuangan dana hibah,” kata Mathur Husyairi

Anggota Komisi E DPRD Jatim itu mendesak Gubernur Jatim agar OPD yang menjadi verifikator semua pengajuan dana hibah harus melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat.  Termasuk Inspektorat Jawa Timur harus mengambil langkah taktis dan tegas terhadap penerima dana hibah dari Pemprov Jatim.

“Ini uang rakyat yang harus direalisasikan dan dipertanggungjawabkan secara profesional,” pinta politisi PBB tersebut.

Ketua Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Ahmad Dahlan meminta Inspektorat Jatim meningkatkan kinerja. Sehingga tidak menjadi temuan BPK RI.

“Menurut saya, ada pengawasan yang bersifat preventif sebelum menjadi temuan BPK. Inspektorat harus bisa mendeteksi. Sehingga bisa diselesaikan di internal pemerintah,” ujarnya.

Dahlan juga mengajak DPRD Jatim untuk meningkatkan fungsi controlling dan budjeting yang dinilai sangat strategis. Terutama dalam pelaksanaan anggaran dana hibah.

“Saya harap DPR juga memastikan penerima benar-benar dipastikan. Tidak ada penyalahgunaan baik penerima hibah maupun OPD selaku pemberi,” pintanya.

Dahlan juga meminta fungsi pengawasan DPRD Jatim untuk mengevaluasi penggunaan dana hibah. Hingga ke tingkat lapangan.

Sayangnya, hingga berita ini ditulis, Kepala Inspektorat Jatim Helmy Perdana Putra tidak merespon. Dihubungi berulang kali melalui saluran telefon hanya terdengar suara nada dering. Pesan aplikasi Whatsapp yang dikirimkan juga tidak ada balasan. (Mp/sur/kk)

Konten di bawah ini disajikan oleh MGID. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.