PAMEKASAN, MaduraPost – Nampaknya persoalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh tani dan buruh pabrik di Pamekasan, Madura, Jawa Timur telah menjadi magnet polemik diberbagai kalangan. Terbukti, 24 LSM atau N.G.O setempat juga menyoroti serius hal tersebut.
Sebab menurut pihak N.G.O Pamekasan itu, penganggaran BLT tahun anggaran 2021 yang jumlah anggarannya sebesar Rp 22,5 miliar dari Pemkab tersebut hanya membuat masyarakat merasa di PHP (pemberi harapan palsu).
Abdus Marhaen Salam, selaku wakil Ketua N.G.O Pamekasan mengatakan, kalau masyarakat yang kini masih bergantung dari dana Pemkab terkhusus dari dana DBHCHT yang jumlahnya begitu besar itu, yakni sekitar Rp 64,5 miliar itupun belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sehingga kami menganggap kalau Pemkab Pamekasan itu telah lalai dalam mengatasi derita masyarakat akibat bencana kemanusiaan di masa PPKM yang menyengsarakan rakyat,” ujarnya, Kamis (29/7/2021).
Jadi jika bantuan yang akan direalisasikan untuk para buruh rokok dan petani serta pembangunan KIHT melanggar aturan dan merugikan Rakyat, kata Abdus Marhaen Salam, pihaknya akan melakukan diskusi publik dalam forum.
“Itu akan kami lakukan, karena aksi-aksi kami selama ini tidak pernah ditemui oleh pemangku kebijakan. Apa yang kami sampaikan ini, telah kami teriakkan pada aksi demo beberapa hari yang lalu,” tukasnya.
Dari itu tambah Abdus Marhaen Salam menegaskan kalau pihaknya akan terus mengkawal persolan penganggaran yang begitu janggal dan sangat terindikasi hanya mau dijadikan lahan bancakan oleh pihak Pemkab.
“Banyak anggaran di Pamekasan itu yang katanya di refocusing, tapi faktanya bikin repot pusing masyarakat,” tambahnya.
