Masyarakat Endus Aroma Korupsi di Kemenag, Bupati Pamekasan Malah Sibuk Pencitraan

  • Bagikan
Ilustrasi Google

PAMEKASAN, MaduraPost – Beberapa elemen masyarakat endus aroma busuk tindakan korupsi dalam proses pengadaan buku untuk I.149 Madrasah di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang dananya bersumber dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.a 2021 Kementerian Agama (Kemenag).

Hal tersebut dilatari adanya dugaan kuat penyalahgunaan wewenang dan prosedur yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Pendma) Kemenag setempat bernama Rosul dengan cara berkongkalikong dengan para Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) se-kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan beberapa informasi yang dihimpun oleh Wartawan Media ini, sedikitnya ada 4 – 5 penyimpangan pada realisasi bantuan buku Madrasah yang leading sektornya dari Kemenag Pamekasan tersebut. Diantaranya adalah kontraknya (Kasi Pendma, red) dengan penerbit buku itu terindikasi ilegal atau kangkangi peraturan.

Kemudian, buku dari penerbitnya itu diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada, kwalitas bukunya tidak sesuai dengan standard Kementerian Agama dan hanya berkontrak dengan satu penerbit buku saja.

BACA JUGA :  Perekaman e-KTP, Kantor Dispendukcapil Bangkalan diserbu Para Pemudik

Padahal berdasarkan prosedur atau peraturannya (pengadaan buku Madrasah, red), buku-buku itu seharusnya dibeli sendiri oleh seluruh pihak Madrasah yang mendapatkan bantuan itu. Bukan dikondisikan atau dikoordinir oleh pihak Kemenag tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Basit selaku Ketua FAAM Koord Madura Raya, sangat geram dan menyayangkan adanya indikasi tindakan korupsi yang dilakukan pihak Kemenag dalam belanja buku itu.

“Karena bagi saya dan mungkin juga masyarakat yang lain, penyimpangan-penyimpangan itu seharusnya tidak terjadi di lingkungan Instansi yang mesti jadi panutan umat beragama di Pamekasan,” katanya, Minggu (14/11/2021).

Nah kalau hal itu benar terjadi dan terus menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat, kata Basit (akrab disapa), berarti bobroknya instansi di Kabupaten Pamekasan saat ini sudah stadium 4.

“Artinya semua kredibilitas dan integritas dari Instansi di Pamekasan saat ini sudah benar-benar memprihatinkan. Maka dari kami minta Kepada Bupati Pamekasan untuk segera melakukan langkah-langkah untuk mengatasi itu semua,” ucapnya.

BACA JUGA :  Banyak Warga Miskin Tidak Terdata di Sampang, Alan Kaisan Pertanyakan Kinerja Dua OPD

“Supaya antara citra baik yang selalu ditunjukkan oleh Bapak Bupati itu tidak timpang. Jujur, selama ini kami merasa kalau tindakan baik Bapak Bupati di beberapa media serasa sangat berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di lingkungan Bapak Bupati sendiri,” tegasnya.

Kemudian menurut salah seorang Kepala Sekolah disalah satu Madrasah Tsanawiyah di Pamekasan berinisial RF membenarkan kalau pengadaan buku tersebut dikoordinir oleh pihak Kemenag Pamekasan.

“Iya mas, sepertinya pengadaan buku Madrasah di tahun ini kami langsung akan terima jadi dari Kemenag. Artinya buku itu dikoordinir oleh pihak Kemenag mas, dan hal itu jujur kami sangat merasa keberatan, karena dengan dikendalikan pihak Kemenag, tak menutup kemungkinan belanja buku itu terjadi Mark-Up, dan kami jelas dirugikan,” ngakunya.

BACA JUGA :  Proyek Warga Sampang Dikerjakan Asal-asalan di Pamekasan

Sementara itu, melalui hubungan telpon selulernya Syamsul selaku pengurus KKM Tsanawiyah Kecamatan Waru menampik bahwa persoalan tersebut tidak benar adanya.

“Kami dengan teman-teman tidak merasa mengarahkan apa lagi menekan pihak Madrasah untuk belanja buku ke penerbit, dan saya sudah hampir tiga tahun menjadi pengurus KKM di Kabupaten hal tersebut tidak pernah,” jelasnya.

Ia menegaskan kalau polemik dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kasi Pendma itu tidak benar. Sebab kata dia, selama menjadi Bendahara KKM Kabupaten dirinya tidak pernah bertemu dengan Kasi Pendma tersebut untuk membicarakan masalah pengadaan buku Madrasah itu.

“Makanya saya kaget adanya isu tersebut, dan saya bertanya-tanya KKM yang mana, tapi gak tahu juga, karena saya bicara pada ranah KKM MTs, dan kalau di MTs itu tidak ada,” tukasnya

  • Bagikan