Kunker Komisi I DPRD Sampang ke Proyek DD Desa Gunung Maddah, Hasilnya Bikin Geleng Kepala

  • Bagikan
Sekretaris Komisi I DPRD Sampang, H.Aulia Rahman saat berada di lokasi proyek makadam desa Gunung Maddah. (Foto : Saman Syah)

SAMPANG, MaduraPost – Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Sampang, H. Aulia Rahman melakukan kunjungan kerja ke proyek Makadam di Dusun Gligis I, Desa Gunung Maddah Kecamatan kota kabupaten Sampang.

Ketika sampai dilokasi Proyek yang bersumber dari program DD tahun 2021 tersebut, Politisi Partai Demokrat tersebut sangat menyayangkan karena kondisi pekerjaan yang sudah rusak. Padahal proyek tersebut baru selesai dikerjakan.

BACA JUGA :  Bakal Calon Kades di Sampang Ditegur karena Pakai Atribut Organisasi

Berdasarkan pantauan MaduraPost, proyek makadam tersebut tidak menggunakan batu 5,7 dan 3,5, cukup dipasang sirtu sehingga mudah tergerus air hujan.

Menurut Aulia Rahman pembangunan proyek Makadam tersebut tidak sesuai dengan RAB dan juga bistek. Sehingga Kepala desa, Konsultan dan Pengawas harus bertanggung jawab.

“Semuanya kenak, Kepala Desa, Konsultan, dan pengawasnya,” Kata Aulia. Selasa (14/12/2021).

BACA JUGA :  FPI dan DPRD Sepakat, Izin Toko Modern di Bangkalan Tidak Akan Diperpanjang

Menurut Aulia, pembangunan proyek Makadam tersebut menggunakan anggaran Dana Desa (DD) dengan anggaran Rp 131.237.500 dan Volume 2,5 x 459 meter.

Aulia juga meminta agar Kepala Desa Gunung Maddah bertanggung jawab atas proyek yang tidak sesuai RAB tersebut.

Sementara itu, Camat Sampang
Yudhi Adidarta Karma mengatakan, bahwa pihaknya sudah memanggil kepala Desa Gunung Maddah Moh. Saleh.

BACA JUGA :  Polres Sampang Berhasil Tangkap Satu Orang Terduga Pembunuhan di Sokobanah

“Tadi Kepala Desa Gunung Maddah sudah kesini, dan siap bertanggung jawab dan akan memperbaiki kembali,” tutur Camat Sampang saat ditemui di ruang kerjanya. Rabu (15/12/2021).

Disinggung mengenai Dana perbaikan yang akan di gunakan Camat Sampang mengatakan harus menggunakan dana pribadi Kepala Desa.

“Harus menggunakan dana pribadi Kepala Desa, tidak boleh ambil dari dana Desa lagi,” pungkasnya.

  • Bagikan