PAMEKASAN, MaduraPost – Dua realisasi proyek pengaspalan di Dusun Jalinan Tengah dan di Dusun Angsanah Timur, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan disinyalir jadi lahan korupsi pelaksana.
Pantauan Wartawan MaduraPost di lokasi, pada (3/1) kemaren, dua realisasi proyek abal-abal itu nampak jelas sudah banyak yang ditumbuhi rumput liar dan sudah ada yang mengelupas alias rusak.
Hal itu diduga kuat karena pemberian aspal cair pada bagian dasar sangat sedikit dan hanya menggunakan batu ukuran 1/1 sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, proyek-proyek yang baru selesai dikerjakan pada seminggu yang lalu itu sangat terindikasi melanggar Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik, sebab di lokasi proyek tidak terpampang papan informasi publik.
Salah seorang warga setempat Ahmad Solehudin mengatakan, kalau dirinya sangat menyayangkan dan sangat kecewa terhadap dua pengaspalan jalan tersebut.
“Masak selesai dikerjakan pada hari Rabu yang lalu terus hari Sabtunya sudah rusak, ini kan tidak masuk akal, dan itu jelas ada dugaan tindakan korupsi,” kesalnya, Selasa (4/1/2022).
Lebih lanjut ia mengatakan, kalau pelaksanaannya itu ingin menunjukkan kesan peduli terhadap masyarakat karena ingin mencalonkannya diri kembali sebagai Kades.
“Tapi malah saya menduga sebaliknya. Artinya, pelaksana proyek itu mau mengambil keuntungan besar untuk modal di Pilkades nanti,” lanjutnya.
Maka dari itu pihaknya berharap agar pihak-pihak yang berkompeten dan seluruh LSM dan Media di Pamekasan segera turun ke lokasi.
“Saya atas nama masyarakat disini meminta agar dua pengaspalan ini di bongkar ulang,” pintanya tegas.
Sementara Abdul Basit selaku Ketua Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) Koord Madura Raya berjanji akan menindaklanjuti dua realisasi proyek pengaspalan tersebut.
“Saya pastikan kami akan meminta pihak yang berwenang seperti pihak inspektorat untuk segera turun lokasi dan bertindak tegas,” pungkasnya.
Sampai berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi dan klarifikasi dari Kepala Desa (Kades) setempat.
