SUMENEP, MaduraPost – Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berlokasi di Jalan Trunojoyo, Nomor 214, Kompleks Pertokoan Raden Arya Wiraraja Blok H, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, didemo warga. Senin, 20 Maret 2023.
Sejumlah massa aksi alias pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Progresif Sumenep itu mendatangi Kantor BSI setempat sekitar pukul 09.00 WIB.
Pantauan MaduraPost di lapangan, massa aksi menuntut agar kasus yang menyeret nama Subeki sebagai makelar kasus jual beli tanah melalui BSI diusut tuntas.
Di samping itu, mereka juga menuntut agar pihak BSI segera memberikan dokumen lengkap kasus yang menelan kerugian sebesar Rp 60 miliar itu.
Siapa sangka, nama Subeki mendadak viral saat disebut-sebut oleh aktivis karena melebihi kasus dugaan korupsi ‘kapal gaib’ yang menyeret mantan Bupati Sumenep.
Di mana, ia diduga kuat merupakan otak dalam kasus Fraud. Berdasarkan the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain.
Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan. Tujuannya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Kami dari Aliansi Sumenep Progresif meminta BSI agar memberikan dokumen terkait dugaan fraud oleh Subeki senilai Rp 60 miliar kepada aparat penegak hukum,” kata perwakilan massa aksi, Faldi Aditya, kepada sejumlah media mengungkapkan, Senin (20/3).
Faldi menegaskan, modus operandi yang dijalankan Subeki dalam dugaan kasus Fraud ini adalah menggunakan nama orang lain (nasabah) meminjam di BSI dengan cara menaikkan nominal pinjaman.
“Harga tanah yang hanya Rp 200 juta itu dapat pinjaman dari BSI Rp 2 miliar. Dan itu betul memang masuk ke rekening si peminjam. Tapi hanya beberapa menit saja, selanjutnya uang itu berpindah otomatis ke rekening Subeki,” kata Faldi membeberkan.
Faldi juga menyebut, bahwa pihaknya telah mengantongi data nama-nama pejabat di Mapolres Sumenep yang diduga ikut kecipratan uang dari Subeki dalam kasus ini.
“Ini kasus Rp 60 miliar tapi semuanya bungkam. Kami juga sudah mengantongi nama-nama pejabat Polres yang diduga menerima fasilitas dari Subeki,” sebutnya, saat menguraikan kasus itu.
Faldi menambahkan, saat ini kasus dugaan Fraud yang dilakukan oleh Subeki bersama oknum BSI itu sudah ditangani kuasa hukum korban.
Tidak menutup kemungkinan, selama beberapa hari ke depan pihaknya bersama para nasabah akan mendirikan posko pengaduan di depan kantor BSI Sumenep.
“Saat ini yang sudah dikuasakan ke Mas Sulaisi itu ada 4 orang. Jadi masih banyak lagi korban yang lain,” ujarnya.
“Dan kami akan membuka posko pengaduan korban Subeki. Insya Allah hari ini kami masukkan surat resmi permohonan ijinnya,” katanya lebih lanjut.
Dengan tegas pihaknya juga meminta kepada BSI Sumenep agar secepatnya memproses dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan oleh Subeki.
“Bisa ke kami atau langsung ke kuasa hukum. Biar cepat prosesnya. Iya harus terbuka BSI, siapa saja yang difasilitasi Subeki untuk menerima kredit dan uangnya dipindahkan ke rekening Subeki,” jelas dia.
Terpisah, saat sejumlah media ingin meminta konfirmasi, pegawai BSI Sumenep malah memilih bungkam. Alasannya, masih ingin membicarakan persoalan itu dengan pimpinanan.
“Iya nanti saja ya Mas. Masih mau disampaikan ke pimpinan,” ujar salah satu pegawai berbaju batik yang sebelumnya menemui massa aksi.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti mengatakan, personel yang dilibatkan dalam pengamanan aksi di depan kantor BSI hanya dari internal Polres setempat.
“Iya internal. Jumlahnya 100 personel,” kata dia singkat.***
