PAMEKASAN, MaduraPost – Sebaran wabah Covid-19 Dikabupaten Pamekasan yang tergolong zona merah membuat pemerintah kabupaten Pamekasan bekerja ektra cepat untuk menanggulangi mata rantai penyebaran Covid-19.
Tidak hanya Satgas Covid-19 kabupaten Pamekasan, Namun gerakan untuk mencegah menularnya wabah Covid-19 juga di lakukan Pemerintah desa se Kabupaten Pamekasan.
Berbeda dengan Satgas Covid-19 kabupaten Pamekasan yang bekerja dengan Anggaran Rp 62 Miliar. Satgas Covid-19 di desa justru mengandalkan swadaya masyarakat bahkan kepala desa harus cari pinjaman modal untuk kegiatan pencegahan Covid-19.
Seperti halnya yang terjadi di Pemdes Bulangan Barat kecamatan Pegantenan. Bersama Bidan desa setempat, H.Surahman sebagai Kepala desa terus bekerja untuk mencegah Covid-19.
“Kami bekerja sejak ada himbauan pemerintah terkait Covid-19, Mulai penyemprotan disinfektan di desa, pemberian hand sanitizer dan mendata setiap pendatang baru yang masuk ke desa bulangan barat,” Kata H.Faisol Panggilan akrab Kades Bulangan Barat. Jumat (10/04/2020).
Sesuai anjuran Bupati Pamekasan agar masyarakat memakai masker, Pemdes Bulangan Barat sedang memproduksi 500 masker untuk dibagikan gratis kepada warga.
“Melalui UMKM yang ada di Desa, kami mengumpulkan warga yang bisa menjahit untuk memproduksi masker sebanyak 500 PC, nanti akan kita bagikan kepada masyarakat,” Imbuhnya.
Namun H.Faisol juga mengeluh karena kurangnya perhatian dari Pemkab Pamekasan terkait satgas Covid-19 yang ada di desa Bulangan Barat.
“Kami disuruh bekerja, dan kerja kami butuh modal yang tidak sedikit, Ayolah Pemkab Pemkab peduli dengan satgas Covid-19 yang ada di desa,” Keluhnya.
“Pemkab yang punya anggaran, Tapi kami desa bekerja dari hasil ngutang,” Imbuhnya.
H.Faisol berharap dengan anggaran Rp 62 Miliar yang dikelola Instansi di Pemkab Pamekasan dalam penanganan Covid-19, juga bisa menyentuh program satgas Covid-19 di Setiap desa.
Siti Nor Asiseh selaku bidan desa Bulangan Barat berharap agar Dinas kesehatan juga memperhatikan para bidan yang berjuang didesa bersama pemerintah desa.
“Kami kesulitan mendapatkan alat pelindung diri (APD), Semoga aja nanti Dinkes bisa menyediakan, kalau memang sudah ada anggarannya,” Kata Nor sapaan Akrabnya. (Mp/liq/lam)
