JAKARTA, MaduraPost — Sejumlah aktivis anti korupsi dari Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim), menggelar aksi demonstrasi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (10/7), dengan memberikan dukungan moril agar kasus dana hibah Pemprov Jawa Timur bisa diusut tuntas.
Ketua Jaka Jatim Musfiq Inthegank, secara tegas meminta KPK untuk segera turun tangan mengusut dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang nilainya mencapai triliunan rupiah dalam kurun waktu tahun anggaran 2019 hingga 2024.
Dalam pernyataan resminya, Musfiq menyebut bahwa dana hibah dari APBD Jatim yang dikelola selama lima tahun terakhir memiliki indikasi kuat terjadi penyimpangan.
Ia bahkan mendesak agar Gubernur Jawa Timur segera ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat secara langsung melalui petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak).
“Tanpa tanda tangan Gubernur, tidak akan pernah ada pencairan dana hibah ini. Semua keputusan bermuara di Gubernur. Jadi tidak mungkin beliau tidak tahu-menahu soal ini,” tegas Musfiq.
Lebih lanjut, Musfiq juga menyerukan agar KPK bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Ia menekankan bahwa rakyat Jatim berhak tahu ke mana uang rakyat mengalir.
“KPK jangan ragu. Jangan takut menghadapi kekuasaan. Sikat semua pelaku korupsi dana hibah, siapapun itu orangnya,” ujarnya lantang.
Ia menambahkan bahwa Jaka Jatim akan terus berada di garis terdepan untuk mengawal proses hukum dan memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam menegakkan keadilan dan membersihkan republik dari para koruptor.
Dugaan korupsi dana hibah ini sebelumnya sempat menjadi sorotan berbagai pihak, terutama karena nilainya yang fantastis dan minimnya transparansi penyaluran kepada lembaga maupun organisasi penerima.
Sejauh ini, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan dari Jaka Jatim. Namun publik kini menanti langkah konkret lembaga anti rasuah dalam menyikapi desakan masyarakat Jawa Timur tersebut.***
